Tag Archives: rantau limau manis

Hukum Adat sebagai Filter Dampak Negatif Globalisasi

  1. PENDAHULUAN

Arus globalisasi telah membawa dampak besar bagi perkembangan pemerintahan lokal dan masyarakatnya di Indonesia, baik dampak negatif maupun dampak positif sangat kentara pengaruhnya terhadap masyarakat tradisional di Indonesia. Ketaatan serta kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisional semakin lama semakin memudar dan mengalami degradasi, hal ini diperparah dengan semakin menurunnya minat dan keinginan kaum muda dalam memahami nilai budaya aslinya.

Globalisasi merupakan zaman dimana semakin kaburnya batas-batas teritorial, ekonomi, politik, budaya dan hal lainnya antara suatu entitas nasional dalam dunia internasional. Globalisasi biasanya diikuti oleh sebuah modernisasi, modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner, dari yang awalnya tradisi menjadi modern. Selain itu modernisasi juga berwatak kompleks, sistematik, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju hemogenisasi dan bersifat progresif.

Dampak negatif globalisasi, dan tentunya juga modernisasi, akan lebih jelas lagi kalau kita lakukan pengamatan yang lebih spesifik terhadap masyarakat desa, khususnya yang terjadi di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan pada umumnya dialami oleh sebagian besar desa di daerah ini. Pada sekitar tahun 1980-an di desa ini belum ditemukan banyak pesawat televisi dan belum adanya aliran lisrik, sistem kekerabatan sangat kental dan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya, khususnya hukum adat sangat kuat. Namun seiring mulai membaiknya kehidupan ekonomi yang didukung meningkatnya sarana prasarana wlayah, nilai-nilai budaya yang ada mulai luntur dan kepatuhan terhadap hukum adat mulai pudar, namun hal ini juga belum diiringi dengan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum negara yang tinggi. Tentu menjadi sebuah transisi yang negativ,1 dimana sifat kekhasan masyarakat adat mulai tergerus oleh globalisasi dan modernitas.2

Perubahan ini disebabkan oleh, apa yang disebut Giddens sebagai sesuatu yang baru,3 semakin lancarnya arus transportasi dan komunikasi di daerah ini, yang tentunya lebih membuka cakrawala penduduk setempat terhadap hal-hal baru yang ada di luar baik dengan cara bepergian atau dengan cara melihat di layar televisi. Perubahan ini juga tentunya mempunyai dampak yang baik dalam hal ekonomi, masyarakat yang biasanya menjual hasil perkebunan karet dengan biaya yang mahal menggunakan transportasi perahu kini bisa dengan cepat dan efektif menggunakan kendaraan darat.

Perubahan ini semakin kuat jika dilihat pada kepatuhan terhadap hukum adat, dimana pada era 1980-an adat masih merupakan dasar berprilaku masyarakat sehari-hari, tentunya juga tokoh adat merupakan mediasi dan arbitrase yang handal dan paling efektiv dalam penyelesaian masalah yang ada dalam masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap adat tergambar dalam seloko adat yang berbunyi kok jago baundo jago, kok tidoh baundo tidoh, kok bajalan baundo bajalan, kok duduk baundo dudok.4

Mengembalikan nilai-nilai adat yang sekarang hampir hilang tersebut sebenarnya masih dimungkinkan, mengingat Konstitusi Indonesia telah menjamin hal tersebut dan lebih diperkuat lagi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

  1. HUKUM ADAT DAN GLOBALISASI

Secara umum, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama yang berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu, baik nilai asli maupun sinkretis nilai-nilai asli dengan nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu saja.5 Hukum adat adalah hukum yang khas mengandung muatan bahan sosio-antropologis Indonesia.

Sudah banyak sekali teori yang dikeluarkan oleh para ahli hukum mengenai keberadaan hukum adat di Indonesia, mulai dari teori yang dikeluarkan oleh Sarjana kebangsaan belanda seperti Hurgronye, Ter Haar, Vollenhoven dan van Den Berg hingga para Sarjana Hukum dari kalangan Indonesia seperti Soepomo, Hazairin, Imam Sudiyat, Surbekti hingga beberapa Guru Besar di masa sekarang. Namun yang paling menarik adalah apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Hazairin dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya, beliau berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum adat mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung.6 Menurut Hazairin, adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, kaidah-kaidah adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah diakui secara umum dalam masyarakat itu.

Nampaknya hubungan antara hukum dan kesusilaan yang dikemukakan oleh Hazairin sama, atau setidaknya hampir sama, dengan apa yang dikemukakan oleh Savigny dengan teori volkgeit-nya.7 Savigny menekankan bahwa terdapat hubungan yang organik, tidak terpisahkan, antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum sejati tidak dibuat, melainkan harus ditemukan. Jelaslah, penguasa atau para pakar hukum jangan hanya duduk diam dalam membuat hukum menurut ide dan kemauannya saja, tapi harus lebih giat menggali nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Pembuatan hukum yang hanya berdasarkan kehendak penguasa saja, yang dibantu para pakar, nantinya akan terjebak dengan apa yang disebut Heraclitos sebagai dinamika sosial,8 di mana hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh penguasa yang merupakan pemenang dari sebuah pertikaian, di Indonesia bisa diartikan sebagai pemenang pemilu. Hal ini nantinya akan berdampak pada kurangnya hukum berpihak pada rakyat, disamping itu, hukum yang hanya buah karya penguasa hanya akan menjebak rakyatnya pada modernitas yang tidak terkendali. Tidak terkendali bisa diartikan sebuah modernisasi yang kurang mengena pada akar persoalan, tapi lebih pada meningkatnya budaya konsumerisme masyarakat yang berdampak semakin menjauhnya masyarakat terhadap nilai-nilai luhurnya. Modernisasi bisa juga diartikan hanyalah kepentingan, kepentingan kaum kapitalis untuk meraup serta merampok sumber daya lokal, bisa jadi sumber daya nasional, dalam segala sektor termasuk juga pemaksaan secara terorganisir budaya dan hukum kapital terhadap masyarakat lokal.

Berbicara tentang globalisasi, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut kapitalisme, kapitalisme bersumber dari filsafat ekonomi klasik terutama Adam Smith. Filsafat ekonomi klasik dibangun dengan landasan liberalisme, filsafat ini percaya (bahkan mengagungkan) kebebasan individu, pemilikan pribadi dan inisiativ individu.9

Pandangan ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, walaupun terkadang suatu daerah ataupun wilayah itu bukanlah suatu masyarakat yang struktur sosialnya dibangun dengan fondasi individualisme, namun dengan berbagai media dan kekuatan faham ini bisa merengsek masuk.

Melihat perkembangan perubahan masyarakat yang hidup pada zaman globalisasi dan modernitas, bisa disebut juga sebagai konsekwensi logis dari kemajuan teknologi, informasi dan transportasi, cenderung meninggalkan sesuatu yang telah menjadi pegangan luhur dalam budayanya. Nilai-nilai yang dibawa melalui globalisasi dan modernitas diambil dan digunakan begitu saja tanpa adanya filterisasi, orang akan senang jika menyelesaikan persoalan di depan pengadilan, walaupun itu mempunyai implikasi pada banyak waktu yang terbuang dan mahalnya biaya untuk berperkara jika dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui permusyawaratan ninik-mamak, di mana hal ini bisa dilakukan secara kekeluargaan dan dengan biaya yang murah.

Begitupun di Indonesia secara umum, dan khususnya di Propinsi Jambi, yang notabene penduduk dan akar budaya yang berstrukturkan pada suatu yang plural dan sosio-komunal-religi, akhirnya mulai bergeser ke pandangan yang individualis-sekuleristik. Dampak ini terlihat di beberapa masyarakat adat yang mulai meninggalkan hukum adat atau adat kebiasaannya. Jika pada zaman dahulu adat butandang merupakan suatu kebiasaan muda-mudi mengekspresikan cintanya dengan cara datang, berbalas pantun dan tukar menukar tanda cinta dengan pujaan hatinya, lain hal dengan zaman sekarang yang sudah mengenal istilah nge-date seperti muda-mudi di Eropa dan Amerika yang mereka lihat di televisi atau baca majalah, atau jalan-jalan dengan pacarnya di saat libur. walaupun itu bisa berimplikasi pada sex bebas dan kelakuan tidak pantas lainnya, namun sudah mulai menjadi suatu kebiasaan. Dan parahnya lagi hal ini tidak diimbangi dengan kemajuan, atau boleh dikatakan kesadaran, di bidang pendidikan.

Pergeseran ini begitu terlihat juga pada sistem kekerabatan yang mulai luntur, kalau dahulu keluarga merupakan prioritas utama dalam segala hal, kini sudah bergeser pada semakin mengagungkan materi dan lebih pada beberapa tahun terakhir ini sering ditemukan keretakan keluarga lebih banyak disebabkan oleh persoalan harta benda.

Perlunya berpikir ulang bagi penguasa negeri ini, khususnya pemerintah daerah, untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah desa, untuk melestarikan serta mempertahankan aset budaya dan hukum adat yang telah diyakini secara turun temurun selama beratus-ratus tahun. Hal ini diperlukan agar apa yang menjadi ketakutan kita atas arus globalisasi tidak diterima secara penuh, melainkan juga bisa difilterisasi oleh nilai-nilai adat. Tentunya duduk berdampingan dengan damai dengan hukum yang berlaku secara nasional.

Desa dipilih lebih pada pertimbangan sosiologis dan administratif. Pertimbangan sosiologis adalah lebih diksrenakan desa merupakan bentuk konkret dari masyarakat yang berinteraksi itu sendiri, di desa juga masih berlakunya suatu sistem kontrol sosial dan hukum adat lebih efektif dimulai dari desa. Pertimbangan administratifnya lebih ditekankan karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan dan juga tentunya sekaligus menjadi ujung tombak penetapan hukum di tingkat lokal dan pelaksanaannya. Desa dipandang sebagai sebagai suatu wilayah yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum sendiri.

Namun yang paling penting dari semua itu adalah desa, dan semua masyarakat lokal di Indonesia, mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, memberikan ruang yang lebih luas kepada institusi dan masyarakat desa untuk melaksanakan hukum adat dan kebiasaanya merupakan jalan yang lebih tepat untuk merespons dan memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya, ekonomi dan politik desa.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo ada empat syarat eksistensi hukum adat,10 Empat syarat itu adalah :

  1. Sepanjang masih hidup

Hukum adat di beberapa desa di Kabupaten Merangin masih hidup dan masih berjalan, walaupun sampai saat ini fungsinya semakin berkurang dan tampak kurang maksimal. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan masih adanya Lembaga Adat Desa dalam struktur Pemerintahan Desa dan juga masih sering melakukan kaji baco (persidangan) jika ada sengketa dalam masyarakat.

  1. Sesuai dengan perkembangan masyarakat

Perkembangan masyarakat yang positif tidak berpengaruh besar pada hukum adat, sebagai contoh jika dalam pemerintahan ada hierarki pemerintahan maka hukum adat mengatakan bahwa bajenjang naik, butakak tuhun (sama seperti hierarki). Atau dalam seloko adat Jambi dikatakan bahwa di mano tamilang dicacak di situ tanaman tumboh, di mano anteng dipatah di situ aek cucoh. Seloko tersebut menjelaskan bahwa sellu ada penyesuaian pemberlakuan hukum terhadap keadaan mayarakat yang selalu berubah.

  1. Sesuai dengan prinsip NKRI

Hukum adat yang berlaku di Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin, telah menganut nilai-nilai yang berlaku di dalam Pancasila yang merupakan falsafah dasar negara Indonesia. Adat basendi syarak, syarak basendi Kitabullah merupakan bentuk keagamaan dalam adat Jambi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Lantak nan Idak Goyah yang diikuti dengan behuk di imbo disusukan, anak di pangku diletakkan. nan benah, benah jugo, jangan tibo di mato dipicengkan, tibo di pehut dikempeskan merupakan manifesto dari bentuk sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Seloko yang berbunyi kato saiyo dalam Pucuk Undang nan Empat dan diikuti dengan ungkapan bulat aek dek pembuloh, bulat kato dek mufakat bisa diartikan bentuk dari sila persatuan dan permusyawaratan dalam adat Jambi. Selanjutnya sila terakhir dari Pancasila bisa ditemukan ungkapan adat Jambi yang berbunyi ati tungau samo dikicap, ati gajah samo dicincang.

  1. Diatur dalam Undang-undang.

Semenjak amandemen UUD 1945 dan mulai berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, celah untuk memberikan keleluasaan bagi desa untuk menentukan hukumnya sendiri sudah sangat terbuka, tinggal sekarang ini adalah bagaimana aplikasinya di tingkat Pemerintahan Daerah itu sendiri, khususnya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

  1. KESIMPULAN

Mainstream utama hukum Indonesia sejak masa kolonial Belanda adalah sistem Hukum Barat yang Individualistik-sekuler, yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber pembuat hukum, sedangkan Hukum Islam dan Hukum Adat hanya merupakan sub-ordinat dan komplementer.11 Kendala terbesar dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, karena memakai sistem Civil Law yang positivistik, adalah sistem hukum yang dipakai tidak sesuai dengan sosio-kultural mayarakat Indonesia yang sosio-komunal, tentu berbeda dengan sosio-kultural masyarakat Eropa yang individulistik-sekuler.

Melihat kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang komunal-sosialis-religi, maka layak dipertimbangkan kembali mengenai sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Sistem Hukum Adat yang hidup dan berkembang seiring perkembangan masyarakat nampaknya layak untuk dipertimbangkan sebagai dasar bagi pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kenyataan sejarah bahwa Hukum Modern yang sekarang digunakan oleh masyarakat Eropa merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Eropa itu sendiri, berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Eropa.

Globalisasi yang semakin masuk ke tingkat yang paling lokal di Indonesia, bahkan sudah dianggap agama universal, sekarang kurang mendapatkan saringan dan cenderung diterima secara utuh tanpa melihat akar budaya dan asal usulnya apakah sesuai atau tidak dengan akar budaya Indonesia. Hal yang paling penting adalah kekuatan kekerabatan, toleransi, kesatuan adat, religiusitas dan kebersamaan masyarakat Indonesia, khususnya di basisnya di desa, akan mampu memberikan suatu saringan yang efektiv terhadap arus negativ dari globalisasi yang membawa budaya barat (Eropa) yang individualis, sekuler, kapitalis, konsumeris dan sedikit liberalis.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjag masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masayarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.12 Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masayarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.13

Konstitusi telah menjamin untuk sebuah tatanan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hal ini memungkinkannya suatu daerah untuk tetap mempertahankan entitas adatnya.

Melihat empat syarat eksistensi sebuah hukum adat yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meregulasikan suatu aturan yang lebih konkret untuk menjaga dan memberdayakan hukum adat dan kebudayaan yang ada di seluruh desa di Kabupaten Merangin.

  1. DAFTAR BACAAN

Fahruddin HM., SS., “Hubungan Patron Klien dalam Pengolahan Kebun Karet Rakyat di Desa Rantau Limau Manis Tabir,” Tesis Magister Sosiologi UGM (2006).

Fakih, Mansour, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, cet. III, 2003.

Falaakh, Muhamad Fajrul, “Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia” dalam Mohammad Mahfud MD, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, cet. IV, Jakarta: Bina Akasara, 1985.

Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos, alih bahasa P. Soemitro, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Jakarta : UKI Press, 2008.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi : Dari teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, alih bahasa Nurhadi, Bantul : Kreasi Wacana, cet ke V, 2010.

Salman, “Ancaman Pidana Adat terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Tela’ah terhadap Asas Adat Basendi Syara’, Syara’ Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Sudiyat, Iman, Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar, Yogyakarta : Liberty, cet. III, 2000.

Sukriono, Didik, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa : Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Malang : Setara Press, 2010.

Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, cet. Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Tanya, Bernard L. Dkk., Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing, cet. III, 2010.

Weber, Max, Sosiologi, alih bahasa Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet. II, 2009.

 Catatan Kaki

1 lihat: Fahruddin HM., SS., “Hubungan Patron Klien dalam Pengolahan Kebun Karet Rakyat di Desa Rantau Limau Manis Tabir,” Tesis Magister Sosiologi UGM (2006), Bab II.

2 Kekhasan Masyarakat desa pernah digambarkan Webber sebagai perkembangan historis yang khas, terpisah dari masyarakat urban dan kemudian mulai berinteraksi dengan masyarakat urban, tentunya juga dengan kebudayaan urban. Lihat : Max Weber, Sosiologi, alih bahasa Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet. II, 2009), hlm. 443.

3 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi : Dari teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, alih bahasa Nurhadi (Bantul : Kreasi Wacana, cet ke V, 2010), hlm. 607-611.

4 Kalau bangun dibawa bangun, kalau tidur dibawa tidur, kalau berjalan dibawa berjalan, kalau duduk dibawa duduk. Maksudnya adalah setiap perilaku masyarakat ada aturannya dan tata kramanya. Lihat : Salman, “Ancaman Pidana Adat terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Tela’ah terhadap Asas Adat Basendi Syara’, Syara’ Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), Bab. III.

5 Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, cet. Ke-17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 3. Lihat juga : Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, cet. IV (Jakarta: Bina Akasara, 1985), hlm. 34.

6 Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, cet. III 2000), hlm. 09-10.

7 Bernard L. Tanya Dkk., Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, cet. III, 2010), hlm. 103.

8 Ibid. Hlm. 20.

9 Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, cet. III, 2003), hlm. 46-47.

10 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, (Jakarta : UKI Press, 2008), hlm. 120-121.

11 Muhamad Fajrul Falaakh, “Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia” dalam Mohammad Mahfud MD, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 24-25.

12 Pasal 18B ayat 02

13 Tentang Pemerintahan Daerah (diundangkan pada 15 Oktober 2004). Ayat (1) Pasal 200 UU 32/2004 menyebutkan adanya peluang pembentukan pemerintahan desa dan, seperti yang ditegaskan dalam ayat (2) pasal yang sama, pembentukan dan penggabungan didasarkan atas usul dan prakarsamasyarakat.

Iklan

CANDI PENINGGALAN MELAYU TAK DIPUGAR DI RANTAU LIMAU MANIS

Di  Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangain juga terdapat sebuah candi peninggalan zaman Hindu-Budha yang dibuat kira-kira tahun 1100 M, hal ini terungkap ketika pembukaan jalan baru pada tahun 2007 dari Rantau Limau Manis ke daerah terisolir Rantau Palembang. buldozer yang meng…erjakan jalan tidak sengaja menemukan batu bata candi tersebut..

konon kata masyarakat setempat daerah tersebut merupakan desa yang dulu dihilangkan oleh Puyang Koto Rayo dan sebagian besar penduduknya pindah ke Rantau Panjang, Kecamatan Tabir dan menetap hingga sekarang.. daerah atau candi tersebut sangat kuat kaitannya dengan sejarah orang-orang yang ada sepanjang sungai Tabir Kabupaten Merangin. namun hal ini tidak pernah di lakukan tindak lanjut yang real terhadap aset purbakala tersebut..

SEKILAS RANTAU LIMAU MANIS

Desa Rantau Limau Manis berada di Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Jambi. Desa ini terletak antara 10.20 – 10.40 BT dan antara 20 – 30 LS dengan luas wilayah 4,3 Km2 dan ketinggiannya berkisar 150 m di atas permukaan laut. Desa ini adalah ibu kota Kecamatan Tabir Ilir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tabir, hal ini menjadikan desa ini sebagai wilayah yang sangat strategis, baik secara ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Adapun batas-batas wilayah desa ini yaitu: Utara berbatasan dengan Desa Kota Raja Kec. Tabir Ilir Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Limau Manis Kec. Tabir Ilir dan Desa Bukit Subur Kec. Tabir Timur Barat berbatasan dengan Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Timur berbatasan dengan Desa Sungai Limau Kec. Tabir Timur Desa Rantau Limau Manis termasuk kategori daerah terpencil atau pelosok, karena lokasinya yang jauh dari pusat kota, baik dari ibu kota propinsi (Jambi) maupun ibu kota kabupaten (Bangko). Untuk menjangkau desa yang dikelilingi oleh sejumlah areal perkebunan ini, maka dapat memanfaatkan angkutan darat dari kota Jambi dengan jarak tempuh sembilan jam untuk ukuran normal. Desa Rantau Limau Manis yang menjadi lokasi penelitian ini terletak di pinggiran sungai Tabir yang bersumber dari Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci-Jambi, dan bermuara di Sungai Batanghari yang merupakan salah satu sungai terbesar di Sumatera. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat desa ini, dan juga hampir sebagian besar desa yang ada di Propinsi Jambi, merupakan masyarakat sungai, karena sejak dahulu aktivitas masyarakatnya banyak menggunakan sarana sungai sebagaimana yang umumnya juga banyak dijumpai di hampir sebagian besar wilayah pulau Sumatera. Desa Rantau Limau Manis dapat dikategorikan sebagai wilayah desa dengan jumlah penduduk yang relatif besar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada dalam Kabupaten Merangin. Angka kelahiran dan kematian berbanding terbalik yang berarti bahwa tingkat kelahiran sangat tinggi jika dibandingkan angka kematian. Kenyataan ini makin dikuatkan dengan adanya anggapan yang sudah mendarah daging di tengah masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki. Hal ini berarti secara tidak langsung memotivasi masyarakat untuk memiliki keturunan sebanyak-banyaknya. Dengan ini dapat dipastikan bahwa setiap keluarga minimal memiliki tiga orang anak, padahal hampir setiap datangnya lebaran haji akan ada minimal tiga pasang remaja yang melangsungkan pernikahan. Data statistik hingga Agustus 2002 yang ada di kantor desa setempat mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Desa Rantau Limau Manis saat itu adalah 3.830 jiwa. Jumlah ini diyakini akan terus bertambah seiring dengan terus berlangsungnya pernikahan di tengah masyarakat sejalan dengan terus meningkatnya angka kesiapan usia pernikahan di kalangan remaja. Realitas ini mungkin akan bertambah lagi dengan kian banyaknya pendatang yang menetap dan menjadi warga desa setiap waktu seiring dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja yang tersedia 1. Sejarah Berdiri Menurut penuturan beberapa pemuka masyarakat yang terdiri dari tetua adat setempat, desa ini telah terbentuk jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda. Pada awalnya, pemukiman penduduk desa ini berada di wilayah Dusun Tunggul Bulin (kini Desa Tunggul Bulin) yang merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Rantau Limau Manis. Bahkan pada awalnya, wilayah desa mencakup beberapa wilayah desa sekitar yang ada sekarang. Para pemukimnya pun terdiri dari satu keturunan atau masih bersaudara yang terikat satu dengan yang lainnya. Baru kemudian setelah berdatangan para pendatang dari bermacam-macam daerah yang kemudian membentuk komunitas sendiri dan akhirnya membentuk wilayah tersendiri. Orang-orang yang datang dari belantara timur desa ini, tepatnya wilayah peladangan Muara Teleh, kemudian membentuk pemukiman di bagian barat desa ini hingga menjadi Desa Ulak Makam. Sedangkan para pendatang membuka beragam pemukiman baru di sekitar desa ini. Misalnya, komunitas transmigran yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa atas prakarsa dan fasilitas pemerintah membuka pemukiman baru di wilayah timur, utara dan selatan desa. Pemukiman-pemukiman baru ini kemudian membentuk bermacam-macam unit transmigrasi yang selanjutnya menjelma menjadi desa-desa baru yang berdiri sendiri. Adapun orang-orang yang berasal dari Palembang, Padang, Kerinci dan Medan biasanya hanya pendatang musiman yang hanya pada beberapa perkebunan yang ada di desa ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa orang di antara mereka yang kemudian menetap di desa ini karena telah mendapatkan pekerjaan yang tetap atau menikah dengan penduduk setempat. 2. Sistem Kepercayaan Seperti umumnya orang-orang Melayu yang merupakan bagian terbesar penduduk desa ini, mayoritas masyarakat desa ini adalah pemeluk agama Islam. Beragam tradisi keislaman tak asing lagi bagi mereka, karena telah ada sejak zaman nenek moyang mereka dahulu. Namun intensivnya pengajaran agama Islam dimulai pada sekitar abad ke 18, dengan bukti pengajian yang lebih besar dibuka pada masa itu oleh seorang ulama bernama Imam Mukoh. Seperti masyarakat pemeluk Islam lainnya, beragam aktivitas keagamaan senantiasa mereka jalani, seperti shalat lima waktu, shalat jumat, puasa Ramadhan dan ibadah haji. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tatanan sosial-kemasyarakatan yang berlaku di desa ini adalah berlandaskan ajaran Islam, meskipun juga diakui masih terdapat secuil kepercayaan animisme yang masih melekat di tengah sebagian kecil masyarakat. Karena begitu kuatnya ajaran Islam tertanam di tengah-tengah masyarakat, hampir dipastikan bahwa setiap warga di desa ini dapat memahami ajaran Islam dan bisa membaca al-Qur’an. Realitas ini karena sejak kecil mereka memang melakukannya sebagai rutinitas. Pengajian-pengajian dan perlombaan-perlombaan keagamaan pun sering lakukan untuk lebih mendekatkan masyarakat akan ajaran Islam. Beragam aktivitas peribadatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa ini dipusatkan di masjid yang cukup besar dan telah berumur puluhan tahun. Segala kegiatan keagamaan yang berskala besar dilakukan di sini, seperti ibadah shalat Jumat dan shalat Ied. Shalat Tharawih dan tadarusan pada bulan Ramadhan juga dilaksanakan di masjid di samping juga di mushalla-mushalla yang ada, sedangkan kegiatan keagamaan yang berskala kecil, seperti Yasinan setiap malam Jumat, biasanya dilaksanakan di rumah-rumah penduduk secara bergiliran pada masing-masing RT. Bahkan, dengan alasan efisiensi dan efektivitas, penyuluhan dan pengumuman yang berkaitan dengan pemerintahan desa juga dilaksanakan di masjid desa. 3. Keadaan Pendidikan Pada zaman dahulu sektor pendidikan menjadi agenda yang tidak diutamakan bagi mayoritas masyarakat di desa ini. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari data statistik sebelum tahun 1990 yang terdapat di balai desa terlihat bahwa mayoritas masyarakat hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, bahkan lebih setengahnya tidak berhasil menamatkan pendidikannya. Hanya segelintir di antara mereka yang kemudian melanjutkan ke jenjang lanjutan, seperti SLTP dan SLTA. Lebih jauh lagi, data tersebut mengungkapkan bahwa hanya lima puluh orang di antara mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana, tetapi hanya setengah di antara mereka yang berhasil menggondol gelar sarjana dari berbagai perguruan tinggi. Bagi masyarakat desa ini, pendidikan dalam pemahaman mereka hanya terbatas bagaimana bisa membaca, menulis dan berhitung. Atau, paling tidak jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan, maka bagi mereka pendidikan cukup hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Setelah itu, anak-anak yang laki-laki dipersilahkan bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dan anak perempuan segera dicarikan jodohnya. Realitas ini terjadi bukan disebabkan minimnya sarana pendidikan yang ada di desa ini atau karena tingkat ekonomi yang rendah, tapi lebih kepada motivasi dan apresiasi yang rendah terhadap pendidikan. Secara khusus diketahui memang sarana-sarana pendidikan yang ada di desa ini masih terbatas pada tingkat dasar. Meskipun demikian, sejak sepuluh tahun yang lalu pemerintah telah mendirikan sarana pendidikan lanjutan (SLTP) di desa tetangga (Desa Ulak Makam) yang berjarak sekitar dua kilo meter dari desa ini. Begitu juga dengan sarana-sarana pendidikan yang banyak tersebar di sekitar desa ini, seperti di kecamatan dan kabupaten. Coba dilihat table berikut: TABEL 1 Sarana Pendidikan di Desa Rantau Limau Manis dan Sekitarnya No Sarana Pendidikan Status Tahun Berdiri 1 2 3 4 5 Madrasah Diniyyah Sekolah Dasar (SD) II Sekolah Dasar (SD) I SLTP N 1 Tabir Ilir SLTP N 2 Tabir Ilir Sekolah Swasta Sekolah Negeri Sekolah Negeri Sekolah Negeri 1970-an 1980 1970-an 1990 1998 Sekolah Negeri Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Tabir Ilir. Selain itu, masyarakat desa ini merupakan masyarakat dengan pendapatan yang tertinggi di Kabupaten Merangin, dengan pendapatan perbulan berkisar enam juta rupiah tidak mungkin kurang mencukupi biaya pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor finansial dan sarana pendidikan bukan menjadi kendala minimnya anak-anak yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi di desa ini. Minimnya pemahaman masyarakat akan pendidikan menjadi faktor dominan hingga membuat sektor krusial ini tidak diprioritaskan. Hal ini terbukti dengan banyak anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya, padahal mereka berasal dari kalangan orang yang mampu. Meskipun demikian, kadang-kadang timbul juga kesadaran sebagian orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi di beragam tempat. Hal ini pada awalnya berhasil membuat anak-anaknya mengenyam pendidikan lanjut, tetapi tak bertahan lama karena rasa rindu akan fasilitas di rumah dengan segala kemewahannya membuat mereka tak betah hingga akhirnya berhenti. Kenyataan seperti ini seringkali disiasati oleh orang tua dengan memindahkan sekolah anak-anaknya menjadi lebih dekat dengan rumahnya. Seiring dengan perputaran waktu yang silih berganti, belakangan banyak masyarakat desa ini kian tersadarkan akan arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan terbukanya wawasan dan pengetahuan mereka mengenai dampak negatif bagi anak-anak mereka di tengah dunia yang makin kompetitif jika berpendidikan rendah. Mereka sadar bahwa di masa depan anak-anak tidak hanya cukup bermodalkan kekayaan saja, karena pendidikan juga sangat diperlukan. Setiap pagi dapat dijumpai lalu lalang anak-anak yang berangkat ke sekolah, baik ke Sekolah Dasar maupun ke sekolah lanjutan. Di siang hari, sehabis sekolah umum, kegiatan pendidikan dilanjutkan di sekolah agama, dalam hal ini adalah Madrasah Diniyyah. Secara kuantitas, angka masyarakat yang melanjutkan pendidikan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Data statistik desa tahun 2005 mengungkapkan bahwa sebagian besar anak-anak usia sekolah telah bersekolah, bahkan mereka pun melanjutkan pendidikannya setelah tamat Sekolah Dasar. Sekolah lanjutan pun diserbu sehingga bangku sekolah lanjutan tak pernah kosong pada setiap tahunnya. Khusus sekolah lanjutan, di samping SLTP yang banyak diminati, juga terdapat pondok pesantren yang juga diserbu para lulusan sekolah dasar. Pesantren-pesantren yang dipilih tersebut berada di beragam tempat, umumnya yang berada dekat desa, tetapi ada juga yang sangat jauh, seperti di berbagai kabupaten di propinsi Jambi atau di Sumatera Selatan serta Sumatera Barat bahkan hingga ke pulau Jawa. Demikian pula halnya dengan jumlah keberlanjutan pendidikan ke perguruan tinggi yang secara kuantitas juga mengalami peningkatan. Hampir dipastikan bahwa setiap tahun terdapat generasi muda desa yang melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi yang ada di Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, bahkan hingga ke pulau Jawa. 4. Kegiatan Perekonomian Dengan mengandalkan kekayaan alam yang berlimpah, sebagian besar masyarakat desa ini memilih pertanian sebagai usaha untuk menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pertanian yang dimaksud adalah perkebunan. Usaha perkebunan yang memiliki skala besar, baik dalam kuantitas lahan maupun kualitas hasilnya, yang dipilih oleh masyarakat desa ini adalah perkebunan karet. Usaha ini dipilih karena di samping pengerjaannya relatif gampang, menurut tata cara mereka, juga karena lahan garapan yang tersedia sangat luas dan tidak dimiliki oleh siapapun yang berarti tidak perlu membeli serta hasil produksinya akan senantiasa ada setiap saat dan akan pasti menjamin masa depan yang lebih baik. Jika melihat apa yang ada di lapangan memang sangat realistis dan fantastis. Lahan perkebunan karet yang diusahakan masyarakat desa ini memang berada tidak jauh dari lokasi pemukiman mereka. Dahulu, seantoreo desa ini dikelilingi oleh hutan belantara yang masih perawan dan di sanalah masyarakat mengusahakan tanaman ini. Masyarakat tinggal datang ke hutan dan membuat batasan-batasannya dengan yang lain, kemudian ditebangi dan dibakar lalu ditanami karet di sela-sela padi yang juga turut ditanam. Luas arealnya pun terserah penggarapnya, sebatas kemampuan yang dimilikinya dan jika sudah demikian maka sudah sah lahan tersebut menjadi milik mereka. Maka tak mengherankan jika hampir sebagian besar masyarakat desa ini memiliki areal perkebunan karet yang menjadi tumpuan hidupnya. Bahkan data di pemerintahan desa menyebutkan angka 200.000 hektar perkebunan karet yang dimiliki oleh masyarakat desa ini dengan penghasilan berkisar 500 ton per bulan. Lahan perkebunan tersebar di wilayah sekitar desa dan desa-desa tetangga, bahkan hingga melampaui batas teritorial Kabupaten Merangin. Tanpa waktu yang relatif lama, karena hanya berkisar sekitar 10 tahun, maka pohon karet yang ditanam sudah dapat diproduksi getahnya untuk kemudian dijual. Satu hektar lahan dapat ditanami sekitar 2000 bibit pohon karet yang jika kelak saatnya diproduksi akan menghasilkan puluhan liter getah yang setelah dipadatkan akan menjadi puluhan kilogram karet. Jika dijual, maka hasil produksi yang sudah dipadatkan tersebut dapat terjual sekitar Rp. 9.000,-an per kilogramnya saat ini. Komoditas perkebunan lainnya yang juga diusahakan oleh masyarakat desa ini adalah kelapa sawit. Jenis usaha ini datang belakangan dalam masyarakat ini seiring dengan datangnya para transmigran dari Pulau Jawa yang banyak mengusahan komoditas ini. Meskipun demikian, perkebunan kelapa sawit masih menjadi komoditas ‘kelas dua’ yang diusahakan masyarakat desa ini. 5. Sistem Pemerintahan Saat penelitian ini dilakukan sistem pemerintahan yang berlaku di wilayah ini adalah pemerintahan desa yang dipegang oleh seorang kepala desa atau disini biasa disebut rio. Seorang kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui sebuah pemilihan yang diadakan oleh suatu panitia yang dibentuk. Calon-calon yang dipilih biasanya mengajukan diri secara pribadi dengan cara mendaftarkan diri pada panitia pemilihan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Bisa juga calon-calon walaupun tetap mengatasnamakan pribadi. Calon-calon kepala desa yang akan maju dalam pemilihan haruslah orang yang sudah dikenal segala kemampuannya oleh masyarakat, diutamakan yang berpendidikan dan biasanya berasal dari keluarga atau keturunan pendiri atau tokoh masyarakat desa ini. Secara umum syarat seorang Kepala Desa atau Rio adalah: a. Memiliki kacambah bako (ada keturunan Rio) galumbang bakat (menikah dengan orang yang ada keturunan Rio). b. Memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum Adat. Dalam sejarah desa ini, jabatan kepala desa selalu dipegang oleh dua golongan yang ada di desa ini, yaitu kalangan ulama dan birokrat yang secara bergantian memegang tampuk pemerintahan desa ini, walaupun sebenarnya hal ini tanpa direncanakan sebelumnya. Dengan kategorisasi seperti ini, seringkali terjadi gesekan yang berupa riak-riak kecil di tengah masyarakat jika salah satu pihak tidak berhasil memenangkan pemilihan ditambah lagi jika diiringi kemudian adalah timbulnya rasa ketidakpuasan di kalangan tertentu hingga menghendaki pelengseran jabatan kepala desa. Bahkan, beberapa tahun sebelum era reformasi bergulir di negeri ini, Desa Rantau Limau Manis telah beberapa kali mengalami pergantian pucuk pimpinan yang bukan pada waktunya. Dalam melakukan tugasnya sehari-hari, seorang kepala desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Pembangunan, Pemerintahan dan Budaya), disamping lembaga-lembaga lain yang dibentuk untuk mengurusi permasalahan khusus, seperti Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) serta Karang Taruna. Meskipun demikian, desa ini sekarang merupakan pusat kota kecamatan atas pemekaran wilayah administrasi Kecamatan Tabir menjadi Kecamatan Tabir Ilir. Desa ini terbagi menjadi tiga wilayah pedusunan dan terdiri dari dua belas Rukun Tetangga (RT) yang masing-masing wilayah pedusunan dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disini lazim disebut dengan Palimo, Mangku dan Pateh serta para ketua RT. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat tabel berikut ini: Tabel 2 Pembagian Wilayah Desa Rantau Limau Manis No Nama Pedusunan Cakupan Wilayah 1 2 3 Dusun Bukit Jung Dusun Muaro Manelang Dusun Simpang Limau Manis RT 01, 02 dan 03 RT 04 – RT 08 RT 09 – RT 12 Sumber: Buku Profil Desa Rantau Limau Manis 2002 6. Sistem Hukum Hukum yang berlaku dalam masyarakat desa Rantau Limau Manis adalah hukum adat, tentunya juga berlaku hukum negara, yang berasaskan adat basendi syara’, syara’ basendi Kitabullah. Ketaatan masyarakat terhadap hukum adat melebihi ketaatan terhadap hukum nasional maupun hukum Islam, walaupun 100% penduduknya beragama Islam. Sehingga orang akan takut melakukan kejahatan apabila diingatkan dengan ancaman adat, yaitu takut tautang. Adat adalah pegang pakai masyarakat di Desa Rantau Limau Manis sehari-hari, sesuai seloko adat kok jago baundo jago, kok tidoh baundo tidoh, kok bajalan baundo bajalan, kok duduk baundo dudok. Hukum adat dipegang teguh oleh masyarakat sebagai pegang pakai sehari, artinya adat atau hukum adat merupakan landasan filosofis masyarakat dalam setiap kegiatannya. Walaupun demikian, hukum adat rasanya sulit untuk dipatuhi oleh masyarakat apabila tidak diimbangi dengan adanya pemangku adat yang menjadi pilar-pilar penegakan hukum adat. a. Pilar-pilar Hukum Adat dan Sistem Peradilan Pilar-pilar yang dimaksud adalah kepala desa, dalam masyarakat desa ini disebut Rio, sebagai pemimpin tertinggi yang disangga oleh para kepala dusun yang terdiri dari Palimo, Mangku dan Pateh. Disamping elemen-elemen yang telah disebutkan, ada satu lagi pilar adat yang paling penting dan merupakan pilar utama dalam setiap persidangan adat, yaitu Ninek Mamak Uhang Tuo nan Delapan, yang terdiri dari alim ulama, ninek mamak, tuo-tuo tengganai dan cehdik pandai yang ada di desa dengan jumlah semuanya delapan orang. Dalam setiap persidangan ketiga elemen penting inilah yang pada intinya melakukan kaji baco (investigasi, interogasi dan pemeriksaan) dan sisek siang (pengkajian pada setiap materi hukum adat) atas setiap perkara. Sedangkan putusan akhir akan dikeluarkan oleh Rio setelah mendengar serta memperhatikan semua keterangan, baik keterangan penggugat, tergugat, para saksi maupun hasil kaji baco dan sisek siang oleh ninek mamak Uhang Tuo nan Delapan, dan melihat bukti-bukti yang ada. Dalam hukum adat di desa ini juga mengenal proses beracara layaknya seperti dalam sistem-sistem hukum yang lainnya. Dimulai dengan penuntutan, persidangan sampai pada upaya hukum banding juga dikenal dalam hukum adat desa ini. b. Proses Persidangan Penuntutan dilakukan oleh pihak korban atau sanak saudaranya (waheh) dalam setiap kasus yang terjadi, baik perdata maupun pidana. Tuntutan atau gugatan diajukan kepada kepala dusun yaitu palimo, mangku atau pateh dengan membawa siheh sapanampan kapalok nan Duo Puloh (sirih satu piring dan kepala yang dua puluh), jika kasus yang terjadi selain dengan ancaman bangun. Namun jika perkara yang diajukan dengan ancaman bangun, maka siheh sapanampan dinaikkan kerumah Rio yang disertai dengan sebatang tombak, hal ini dinamakan meh ilang meh pangali (emas hilang emas (pula) sebagai penggali atau pengganti). Menaikkan siheh sapanampan dilakukan ke rumah pemangku adat tempat kejadian atau domisili penuntut, sesuai seloko adat yang mengatakan di mano anteng tapatah di situ aek ta caok, di mano tamilang dicacak di situ pisang tumboh. Setelah siheh sapanampan diterima berarti gugatan secara resmi diterima oleh pejabat peradilan adat, maka pemangku adat yang bersangkutan menetapkan sidang ninek mamak untuk sisek siang perkara tersebut. Selain itu, setelah penetapan waktu sidang pemangku adat itu juga menetapkan biaya sidang, yaitu makan minum ninek mamak selama sidang, yang biasanya berkisar dari pukul 20.00 sampai 00.00 WIB, yang harus dibayar oleh penggugat. Jika perkara yang diusut adalah sengketa harta benda, khususnya tanah, maka ongkos transportasi juga menjadi tanggungjawabnya. Dalam sidang adat semua pihak boleh mengemukakan pendapat, dimulai dari penuturan penggugat tentang kronologis kejadian, dilanjutkan dengan jawaban tergugat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti. Setelah itu baru ninek mamak, cerdik pandai dan tuo tangganai melakukan sisek siang perkara tersebut, setelah sisek siang sudah menemukan suatu kesimpulan maka ketua lembaga adat atau juga Rio mengeluarkan keputusan adat, yang melingkupi hutang adat yang harus dibayar dan kalo-kalo (jangka waktu daluarsa mengajukan banding) serta jangka waktu pembayaran utang adat (denda). Selama kalo-kalo itulah terdakwa dibolehkan memilih untuk menerima hasil putusan sidang atau mengajukan banding. Na kehoh la dijeneh, na kusut la diusai oleh sidang adat ninek mamak uhang tuo nan delapan, maka perkara telah selesai di tingkat desa. Kewajiban yang harus dilakukan lagi oleh yang menaikkan siheh sapanampan atau penggugat adalah menurunkannya lagi dari rumah pemangku adat, dalam menurunkan siheh sapanampan tadi adalah dengan membawa seekor ayam, beras satu talam (piring besar) dan kelapa setali (dua buah). Walupun perkara telah ada putusannya dengan kewajiban membayar denda bagi yang kalah, namun utang adat boleh tidak dibayar selama sidang pada tingkat banding. c. Upaya Hukum dan Hierarki Peradilan Sesuai dengan sifat hukum adat di Desa ini yang batakak naek bajinjang tuhun (bertakak naik berjenjang turun), maka di dalam hukum adatnya juga mengenal upaya hukum banding. Banding diajukan ke Lembaga Adat Bumi Muko-muko Caco Dirajo dan diteruskan pada tingkat Bumi Enam Puluh Sagalo Batin serta dilanjutkan pada Lembaga Adat Tali Undang Tambang Taliti, apabila belum selesai juga maka diteruskan di tingkat Lembaga Adat Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah. Banding dikuatkan dengan seloko adat tangkup perkaro diselesai, idak tangkup perkaro di seragai (diterima pihak yang kalah perkara dianggap selesai, pihak yang kalah tidak terima keputusan bisa digoyahkan). Banding diajukan karena perkara yang telah diputuskan bukan merupakan kusut nan idak tausai (kusut yang tidak dirapikan) dan dado nyenyak dibao tidoh dado kenyang dibao makan (tidak nyenyak dibawa tidur, tidak kenyang dibawa makan). Adapun syarat pengajuan banding adalah dengan membawa keputusan Lembaga Adat Desa Rantau Limau Manis kerumah kepala Lembaga Adat Muko-muko Caco Dirajo dan seterusnya, dengan ketentuan salama masih berlaku kalo-kalo. Masa daluarsa berbeda pemberlakuannya antara perdata dan pidana, masa daluarsanya yaitu: a. Harta benda (perdata) selama 3 X 7 hari b. Sahi ado sahi banamo, sahi batepok talingo angat (sehari ada sehari mempunyai nama, sehari ditampar telinga hangat) atau pidana selama 1 X 7 hari Namun kalo-kalo ini tidak berlaku dengan baku, melainkan disesuaikan pula, kadang-kadang, oleh ninek mamak, sesuai seloko alah ikek dek buek, alah buek dek bakembuh. Jika tidak ada pernyataan banding dari pihak terdakwa, maka dianggap menerima keputusan. Sesuai seloko salesai idak saregai idak, tangkup jalo kabumi (selesai tidak mau banding juga tidak, telungkupkan jala kebumi). Jika keputusan ninek mamak pada tingkat Muko-muko Caco Dirajo belum juga bisa diterima, maka banding diajukan di tingkat ninek mamak Bumi 60 sagalo Batin, sesuai seloko umah gedang basarambi Aceh di Muaro Semayo, tempat ngantong daceng cino untuk nimbang salah benah dan behat ingan uhang 60 segalo batin. Begitu juga seterusnya sampai pada tingkat Lembaga Adat yang tertinggi yaitu ninek mamak Pucuk Jambi Sembilan Lurah. d. Adat Lembago (Aturan Penduduk Pribumi dan Pendatang) Adat lembago digunakan pada daerah yang beradat. Adakalanya adat nan dilambung tinggi lembago nan disintak tuhun (aturan untuk penduduk pribumi yang ditinggikan dan aturan untuk pendatang yang diringankan) dan adakalanya pula lembago nan dilambung tinggi adat nan disintak tuhun (aturan untuk penduduk pendatang yang ditinggikan dan aturan untuk penduduk asli yang diringankan) adat nan tumbuh dateh tumpak lembago nan tumbuh dateh tuang. Lembago adalah pembedaan status masyarakat antara pribumi atau bukan. Lembago terbagi kedalam empat kategori, yaitu : 1) Lembago Jati (Penduduk Asli) Lembago jati merupakan penduduk asli daerah tersebut, dari nenek moyang sampai kepada dia sendiri asli daerah tersebut. Berlaku adat nan dilambung tinggi lembago nan disintak tuhun. Hukumannya adalah yang paling berat di bandingkan dengan jenis penduduk yang lain, yaitu paling tinggi seekor kambing serba 20 dan serendah-rendahnya seekor ayam kain 4 kabung lengkap dengan salemak samanih (bumbu-bumbunya). Hal ini di berlakukan karena dia orang asli mustahil tidak mengetahui adat istiadat daerah sendiri 2) Lembago Tali atau pendatang yang menikah melalui perantara saudara angkat Merupakan perantauan yang telah mendapatkan induk semang dan punya ayah dan atau ibu angkat, lalu menikah dengan gadis desa tersebut melalui perantara orang tua angkat dan atau induk semangnya. Sesuai seloko, karno dibuek tali mako bungo naek kapalok (disebabkan oleh tali maka bunga naik kepala) 3) Lembago Tambang atau pendatang yang menikah dengan penduduk karena budi pekertinya. Adalah orang perantauan yang menetap di desa tersebut dan terbukti mempunyai perilaku yang baik, karena perilaku baiknya itulah maka dia dijodohkan dengan salah satu anak gadis di desa tersebut, tapi setelah menikah dia kembali ke daerah asalnya dengan membawa istrinya. Hal ini sesuai dengan seloko dagang di ayek nan batambatt dagang di ateh nan bapaut, dagang nan sakali lalu galeh nan sekali nempoh tapi dak ngundo cupak di luah gantang, dak manjang kuteng di ulu, dak pulo ngedang pasak dari tiang. Hal ini sesuai pula dengan pantun adat : Manuang di dusun baru menuang di dusun baru Jangan dilantak ka dengan besi jangan dilantak dengan besi Lantak dengan malio-lio lantak(kan saja) dengan lio-lio Kami dagang nan sakali lalu kami merantau sekali lalu Jangan dimasuk kadalam ati jangan dimasuk ke dalam hato Letak di luah kiro-kiro letak di luar (juga) kira-kira (pikir-pikir) Pisang meh diundo balayeh pisang emas dibawa berlayar Pisang lidi di dalam peti pisang lidi di dalam peti Mungkin Utang meh dapek dibayeh mungkin hutang emas dapat dibayar Kalu utang budi yo nak dibao mati kalau hutang budi dibawa mati 4) Lembago Tuang atau pendatang sebagai penambah jumlah penduduk Lembaga tuang berarti orang yang menetap di daerah itu hanya sebagai penambah jumlah masyarakat, baik dari segi ekonomisnya maupun dari segi sosial dan politik. Tipe ini mempunyai ciri-ciri harus tidak merupakan yang hanya menumpang mencari hidup, aleh tempatnyo bapijak sesaknyo nyalang batinggang (alas tempat berpijak sesaknya menjelang dia lepas bebas berdiri), dengan kata lain memang benar-benar mau menetap secara permanen di daerah ini. Sesuai pantun : Tinggi umput dek padi tinggi rumput dari padi Dapek mato baliong dapat mata beliung Untok panyebut setelah awak mati untuk penyebut setelah aku mati Dibuek anak cucong oleh anak cucu Hukuman pada lembago yang tiga tentang orang perantaauan berlaku lembago nan dilambung tinggi adat nan disintak tuhun, yaitu dengn denda tegoh sapo ninek mamak (tegur sapa nenek mamak) namanya, yaitu paling tinggi seekor kambing salemak samanih dan serendah-rendahnya seekor ayam salemak samanih, hal tersebut dinamakan kuah nan kuneng nasi nan puteh (kuah yang kuning nasi yang putih). Pemberian denda ini sesuai dengan seloko disapo antu demam disapo ninek mamak bautang (ditegur hantu demama, ditegur ninek mamak dihukum). Perlu dicatat, perbedaan hukuman di atas hanya berlaku bagi pelaku yang melakukan kesalahan yang ringan, sedangkan kesalahan berat disamakan yaitu adat nan dilambung tinggi lembago nan disintak tuhun alias dikembalikan pada aturan yang berlaku dalam empat nan diateh (empat yang di atas) dalam Pucuk Undang nan Delapan. Akan tetapi, walaupun kesalahan ringan sekalipun, jika residive (berulang kali) maka akan dikenakan hukuman yang seberat-beratanya, hal ini perlu ditegaskan oleh pemangku adat, karena perbuatan yang dilakukan berulang-ulang merupakan perbuatan mangacau negehi nan baradat nak ngehuh tepian nan babaso (mengacau atau mebuat keributan pada negeri atau daerah yang ada adatnya dan mau mengeruhkan tepian atau tempat mandi yang ada aturannya) e. Teliti dua belas Yang dimaksud dengan teliti dua belas adalah segala sesuatu peristiwa pelanggaran adat, baru dapat dikenakan sanksi hukum, bila ternyata salah satunya dari teliti tersebut atau dengan perkataan lain, berlakunya sanksi hukum kepada seseorang berdasarkan fakta, bukti dan kenyataan, “Mangaji diateh kitab”. Teliti dua belas dimaksud adalah : 1) Kalu ka aek adi riak galumbangnyo, artinya jika ke air ada gelombangnya 2) Kalu ka ateh ado landonya, artinya ada sesuatu yang rebah 3) Kali di ateh ado runutnyo, artinya jika di darat ada runut jalannya 4) Nampak garih-garihnyo, artinya kelihatan garis-garisnya 5) Ado lembam balunyo, artinya pada tubuh korban ada memarnya 6) Nampak takiek tikalnyo, artinya ada bekas kena senjata tajam 7) Ado puntung suluhnya, artinya ada puntung bekas alat untuk membakar 8) Ado tabung sayaknya, artinya ada alat makan bekas kena racun 9) Nyato dageng takuak, artinya kelihatan lukanya 10) Nyato tulang nan incong, artinya terbukti oleh ahli tulang bahwa ada tulang yang patah 11) Nyato tando buktinyo, artinya bukti suatu kejahatan telah ada 12) Ado buah nan batampuk bungo nan batangkai, arinya wanita yang telah dipinang orang, ada lelaki yang meminangnya. Kalau telah ada bukti-bukti seperti yang tersebut dalam teliti dua belas, maka berlakulah fatwa adat : “lah taserak jalo bakandul, tabentang pukat baja bejahing, mundur anjau manantik bundar tapak idak bisa lahi”

Dasar-dasar Pelaksanaan Hukum Adat

DASAR-DASAR PELAKSANAAN HUKUM ADAT

Disusun kembali oleh : Salman Sayuti, S.H.I.

Jambi merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya berbahasa Melayu, seperti umumnya masyarakat Melayu di daerah lain, Masyarakat Jambi sangat kuat terpengaruh dengan hukum adat dalam interaksi mereka sehari-hari. Hukum adatnya dianggap berasal dari daerah Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat, terlihat beberapa persamaan kata dan dasar hukum adat Jambi dan Minangkabau, namun pada penggunaannya jelas berbeda, ico pakai nan balain.

Dasar pelaksanaan hukum adat di Jambi terdiri dari beberapa bab aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, yaitu Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan dan Anak Undang nan Duo Puluh.

  1. Pucuk Undang
    1. Titian Tereh Batanggo Batu (titian teras bertangga batu),1 yaitu hukum adat Jambi berdasarkan pada Al-Hadits Rasulullah (titian tereh) dan Al-Quran (batanggo batu).
    2. Cermin nan Idak Kabuh (cermin yang tidak kabur) sering juga disebut dengan serambi nan diturut (serambi yang diikuti), yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat menjadi hukum, atau bisa juga disebut dengan yurisprudensi. Dasar ini dikuatkan dengan seloko adat baju bajait nan dipakai, basesap bajahami, batunggul parehsan, bapendam bakuburan.
    3. Lantak nan Idak Goyah (gubuk di atas sungai yang tidak goyah), maksudnya ialah adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak pilih kasih dan ada persamaan dalam hukum. Asas ini dikuatkan dengan seloko adat, behuk di imbo disusukan, anak di pangku diletakkan. nan benah, benah jugo, jangan tibo di mato dipicengkan, tibo di pehut dikempeskan (monyet di hutan disusukan, anak di pangkuan diletakkan. Yang benar, benar juga, jangan sampai di mata dikedipkan, sampai di perut dikempeskan).
    4. Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Keno Paneh (yang tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas), yaitu berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
    5. Kato Saiyo (kata seiya, kesepakatan, mufakat), artinya setiap persoalan yang rumit untuk diselesaikan harus di selesaikan dengan pemufakatan dan hasilnya harus menjadi pegangan bersama. Asas ini dikuatkan pula dengan seloko adat, bulat aek dek pamuluh, bulat kato dek mufakat, bulat bolehlah digulengkan, pipih boleh dilayangkan, taampah samo kehing, tahendam samo basah (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, kalau bulat beleh digulingkan, kalau tipis boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terendam sama basah).

  1. Induk Undang Nan Delapan
      1. Dago-dagi, yaitu kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri. Hal ini disebut dalam seloko dengan mangadah telun nan tinggi, malacak tebun nan menyenak (menengadah air terjun yang tinggi, mengganggu tawon yang menyengat), kalu luko duo pampeh, kalu mati duo bangun. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah bangun penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, delapan ratus (800) gantang beras, delapan ratus (800) buah kelapa, delapan kabung kain putih dan salemak samanih.
      2. Sumbang Salah, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (sumbang), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (salah). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain. Sumbang salah terbagi menjadi tujuh (7) macam, yaitu:
        1. Sumbang pangimak (salah melihat), ialah memandang seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandang perempuan yang mengarah pada bagian tertentu.
        2. Sumbang bakato (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata yang tidak senonoh.
        3. Sumbang kaduduk (salah duduk), seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.
        4. Sumbang bajalan (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
        5. Sumbang bujuk malindan tebing (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
        6. Sumbang barau maulak lantak (salah barau-jenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi secara berdekatan atau satu tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.
        7. Sumbang kumbang manguncup bungo (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.
      3. Samun Sakai, ialah perampokan yang disertai dengan pembunuhan (samun), dan perampasan harta saja (sakai). Hukuman dan pembagiannya ditetapkan di dalam Anak Undang nan Duo Belas.
      4. Upeh Racun, adalah perbuatan membunuh orang menggunakan racun sehingga korban mati seketika (upeh), atau mati secara perlahan (racun). Kejahatan ini diterangkan dengan seloko, bubok paku batabung sayak (bubuk paku bertabung atau bertenpatkan tempurung). Pelaku kejahatan ini dikenai hukuman bangun penuh dengan membayar seekor kerbau, empat ratus (400) gantang beras, empat ratus (400) buah kelapa, kain putih empat kabung dan salemak samanih.
      5. Tipu tepo, adalah tindakan merugikan orang lain dengan jalan berpura-pura jujur (tipu), atau dengan bujuk rayu (tepo). Pelakunya harus mengembalikan barang yang diambil dengan jalan penipuan dan membayar denda adat berupa seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa.
      6. Maling Curi, adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jika dilakukan pada malam hari disebut maling dan jika pada siang hari disebut curi. Pelakunya harus mengembalikan semua barang yang dicuri, serta membayar denda adat berupa seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa. Maling curi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
        1. Cacak adalah mengambil milik orang lain yang melekat di badannya kemudian melarikan diri dan korban tidak sadar ketika itu (pencopetan).
        2. Rebut Rampeh ialah mengambil milik orang lain dengan jalan paksa dan melarikan diri (pemalakan).
        3. Maling bapangihit adalah pencurian yang dilakukan di rumah korban, dengan bantuan salah seorang isi rumah tersebut.
        4. Maling bakaadaan, yaitu pencurian yang didahului dengan pengamatan secara seksama situasi dan kondisi rumah, sehingga hasilnya mulus dan hamper tidak meninggalkan jejak, sesuai seloko adat lantai dak taateh, dinding dak tabebak, harto tepi dak ilang harto tengah nan ilang, bunta bayang-bayang (lantai tidak terangkat, dinding tidak terpisah, harta tepi tidak hilang harta tengah yang hilang, tidak ada bayangan). Bisa jadi pelaku pencurian jenis ini adalah orang dalam rumah itu sendiri atau tuan rumah sengaja menyembinyikan barangnya dengan maksud tertentu, kejadian ini bukan murni karena pencurian.
        5. Jarah bapaninjau (penjarahan mempunyai penyelidik), yaitu pencurian yang didahului dengan menyuruh seseorang untuk mengamati situasi dan kondisi rumah.
      7. Tikam Bunuh, adalah tindakan melukai orang lain dengan atau tanpa senjata (tikam), dan menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata atau tidak disebut bunuh. Sanksi hukumannya adalah luko nan tali pampeh, mati nan tali bangun. Hukumannya ditetapkan dalam Anak Undang nan Duo Belas.
      8. Siuh Bakar, yaitu tindakan perusakan hak orang lain dengan cara pembakaran, jika rumah disebut siuh dan jika lahan pertanian atau perkebunan disebut bakar. Bagi pelaku perusakan ini dikenai kewajiban untuk mengganti semua kerugian korban.
  1. Anak Undang Nan Duo Belas
  1. Lembam Baluh Ditepung Tawar, maksudnya yaitu orang yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh.
  2. Luko Lukih Dipampeh, yaitu pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain, terbagi menjadi tiga golongan:
    1. Luko Rendah, yaitu luka yang tidak terlalu parah dan dapat ditutupi dengan pakaian, pampeh-nya ialah seekor ayam, satu (1) gantang beras dan sebuah kelapa
    2. Luko Tinggi, yaitu luka pada bagian wajah atau tempat yang tidak tertutup pakaian dan tidak terlalu parah, didenda dengan seekor kambing, dua puluh (20) gantang beras dan dua puluh (20) buah kelapa.
    3. Lukih, digambarkan dengan pepatah adat antaro jangat dengan daging takuak, putuih uhat taincung tulang, dahah nan tapecik (antar kulit dengan daging terpisah, putus urat nadi patah tulang, darah yang terpercik). Hukumannya adalah setengah bangun, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan 100 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih.
  3. Mati Dibangun, adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah bangun, yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbunya. Pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu:
    1. Cincang Marajo Cincang, yaitu pembunuhan sengaja. Dihukum dengan bangun penuh, yaitu pelaku atau keluarga pelaku (waheh) diwajibkan membayar seekor kerbau yang disertai dengan 400 gantang beras, 400 buah kelapa dan 400 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih (bumbu-bumbu)
    2. Nyincang (pembunuhan seperti sengaja), diancam dengan hukuman imbang bangun, merupakan hukuman setengah dari bangun penuh di atas, yaitu dengan menyerahkan seekor kerbau yang disertai 200 gantang beras, 200 buah kelapa dan 200 kabung kain putih serta salemak samanih.
    3. tacincang (pembunuhan tidak sengaja), diancam dengan hukuman separo bangun, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan 100 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih.
  4. Samun (perampokan), terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu :
    1. Samun si Gajah Duman, yaitu perampokan di dalam hutan belantara. Kejahatan ini tidak ada hukumannya karena pelakunya tidak mungkin ditangkap, oleh karena itu dinamakan langau ijau (hijau), yaitu hukum rimba.
    2. Samun si menti Duman, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan pemukiman dengan hutan, hukuman pelaku perampokan ini adalah seekor kerbau, seratus (100) gantang beras, seratus (100) buah kelapa dan salemak samanih.
    3. Samun di adun duman, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan dua daerah atau desa. Pelakunya dihukum dengan seekor kerbau, seratus (100) gantang beras dan salemak samanih.
    4. Samun si kati duman, yaitu ditengah pemukiman penduduk. Hukumannya berlaku bangun bila korban meninggal dunia, pampeh bila korban luka-luka dan mengembalikan barang yang di rampok jika tidak menyebabkan luka dan kematian serta pelakunya diserahkan pada Raja.
  5. Salah makan diluahkan, salah bawo dibalikkan, salah pakai diluluskan (salah makan diganti, salah bawa dikembalikan, salah pakai dilepaskan), yaitu berupa kewajiban mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya, dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya.
  6. Utang kecik dilunasi, utang gedang diangsuh (hutang kecil dilunasi, hutang besar diangsur), yaitu kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya pada kreditor dengan jalan dilunasi sekaligus atau diangsur.
  7. golok gadai, timbang lalu, artinya harta yang digadaikan atau yang dijadikan anggunan atas suatu hutang, akan menjadi hak yang memberi hutang, apabila telah lewat tenggat waktunya.
  8. Tegak mangintai lengang, dudok mangintai kelam, tegak duo bagandeng duo, salah bujang dengan gadih kawin (berdiri mengintai dengan maksud menunggu sepi, duduk menunggu gelap, berdiri dua bergandeng dua, salah remaja putra dan gadis adalah dinikahkan), adalah pergaulan di kalangan remaja yang meyalahi aturan agama dan adat, seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan jika belum menikah dan masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing, dua puluh gantang beras dan dua puluh buah kelapa.
  9. Mamekik mangentam tanah, mangulung lengan baju, manyingsing kaki seluar (memekik menghentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki clana ke atas), yaitu menantang orang berkelahi, jika yang ditantang orang biasa dendanya seekor kambing dua puluh gantang beras dan jika yang ditantang adalah pejabat dendanya seekor kambing dan empat puluh gantang beras.
  10. Manempuh nan basawah, manjat nan rebak, yaitu memasuki daerah terlarang atau memasuki perkebunan orang lain yang dipagar tanpa izin. Pelaku pelanggaran ini dikenai hukuman seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa.
  11. Maminang di ateh pinang, manawah di ateh tawah, yaitu meminang gadis yang telah dipinang orang lain dan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain. Pelaku pelanggaran ini dihukum dengan denda seekor kambing dan dua puluh gantang beras.
  12. Bapaga siang, bakandang malam (berpagar siang, berkandang malam), yaitu hukum mengenai aturan tanaman dan hewan ternak, tanaman dipagari dan dijaga pemiliknya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari. Jika hewan ternak merusak tanaman atau rumah dan pekarangannya pada malam hari, maka pemilik hewan tersebut berhak dimintai ganti rugi. Sebaliknya, jika hewan tersebut merusak sesuatu pada siang hari, maka tidak bisa dimintai ganti rugi akibat kerusakan tersebut.

>>Dari berbagai sumber, terutama wawancara dengan tokoh adat yang ada di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir Merangin.

1 Titian adalah jembatan yang terbuat dari sebatang pohon besar, tereh atau teras adalah bagian batang pohon yang paling keras yang terletak pada inti suatu batang pohon.