Pembangunan Hukum yang Berkeindonesiaan.

  1. PENDAHULUAN

Mainstream utama hukum Indonesia sejak masa kolonial Belanda adalah sistem Hukum Barat yang Individualistik-sekuler, yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber pembuat hukum, sedangkan Hukum Islam dan Hukum Adat hanya merupakan sub-ordinat dan komplementer,1 termasuk juga sistem hukum Anglo-Saxon. Kendala terbesar dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, karena memakai sistem Civil Law yang positivistik, adalah sistem hukum yang dipakai tidak sesuai dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang sosio-komunal, tentu berbeda dengan sosio-kultural masyarakat Eropa yang individulistik-sekuler.

Melihat kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang komunal-sosialis-religi, maka layak dipertimbangkan kembali mengenai sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Sistem Hukum Adat yang hidup dan berkembang seiring perkembangan masyarakat nampaknya layak untuk dipertimbangkan sebagai dasar bagi pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kenyataan sejarah bahwa Hukum Modern yang sekarang digunakan oleh masyarakat Eropa merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Eropa itu sendiri, berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Eropa.

Secara historis, selama kurang lebih 350 tahun Indonesia menjadi koloni Belanda, secara otomatis hukum Belanda dipaksakan bagi daerah jajahannya, walaupun sebenarnya tidak mutlak, namun esensi dan hakikat yang melekat pada hukum yang berlaku di Belanda dipakai di Indonesia. Pengaruh civil law yang ada sampai sekarang tidak lepas dari hegemoni kolonialis Belanda di Indonesia selama berabad-abad.

Sistem hukum yang paling tampak dalam mewarnai sistem hukum Indonesia baru-baru ini adalah sistem hukum common law, di mana beberapa kebijakan yang di ambil dalam bidang hukum sedikit banyak sudah terpengaruh oleh gaya Anglo-Saxon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menggunakan istilah out of court settlement (penyelesaian di luar pengadilan) terhadap penyelesaian kasus Bibid S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, istilah inipun menjadi populer, di mana selama ini civil law tidak mengenal persidangan di luar pengadilan, tentunya ini merupakan pengaruh dari coommon law yang lebih mengutamakan pemanfaatan hukum dan menemukan keadilan dibandingkan menegakkan kepastian hukum.

  1. CIVIL LAW, COMMON LAW ATAU HUKUM PANCASILA?

Konsep kultur hukum mengisyaratkan setiap negara atau masyarakat memiliki kultur hukum sendiri, tidak ada dua negara atau masyarakat memiliki kultur atau sistem hukum yang sama persis. Para ahli perbandingan hukum sepakat bahwa ada beberapa keluarga yang dominan dalam sistem hukum di dunia, biasanya pembagian ini didasarkan pada ciri dasar tertentu.2 Sebelum masuk pada beberapa sistem hukum yang mempengaruhi hukum Indonesia, baiknya dijelaskan bahwa sistem hukum merupakan pengeporesaian sekumpulan institusi, prosedur dan peraturan hukum secara sistematis pada wilayah hukum tertentu.

Civil law merujuk pada sistem hukum yang diturunkan dari hukum Romawi kuno dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan jus civile Romawi, secara terminologi civil law merupakan hukum privat yang dapat di aplikasikan terhadap warga negara dan di antara warga negara, di dalam batasan negara dalam konteks domestik. Sistem hukum ini juga disebut jus quiritum,3 dan memiliki kecenderungan kodifikasi yang sama.

Code atau Undang-undang dalam sistem civil law merupakan sekumpulan klausa yang berisikan prinsip-prinsip hukum secara umum yang otoritatif, konfrehensif dan sistematis, yang dimuat dalam kitab atau bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum yang diperlukan. Ciri utama dari sistem ini, selain kodifikasi hukum, adalah peraturan perundang-undangan merupakan pedoman utama dalam menegakkan hukum, hakim hanya sebatas alat penegakan hukum dan hukum harus dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang.4

Paradigma awal dalam menentukan sistem hukum Indonesia perlahan mulai bergeser, pergeseran dari yang awalnya mutlak menggunakan sistem civil law kini mulai sedikit demi sedikit memakai sistem common law. Hal ini tergambar dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 yang sebelum amandemen dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechstaat), setelah amandemen kata rechstaat sudah dihilangkan.

Implikasi dari penghilangan tersebut adalah semakin terbukanya sistem hukum Indonesia, yang awalnya lebih didominasi civil law, kini sudah bisa dimasuki oleh berbagai sistem hukum yang ada di Dunia ataupun menggagas serta rekonstruksi sistem hukum yang telah ada. Sistem hukum common law, sosialis, hukum Islam dan sistem yang lainnya sekarang bisa masuk dan mewarnai dalam sistem hukum Indonesia. Lebih jelas lagi pada masa kini sistem common law ikut mempengaruhi hukum Indonesia.

Undang-undang dalam sistem comon law hanya dijadikan sebagai pertimbangan, yang paling penting dalam sistem ini adalah interpretasi dan pertimbangan hukum untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum dalam peraturan bisa dikesampingkan jika tidak ada nilai keadilan, keadilan dan pemanfaatan hukum jauh lebih penting di bandingkan dengan isi peraturan.

Hukum yang berlaku dalam sistem comon law bisa berasal dari undang-undang yang dibuat oleh parlemen, bisa juga berasal dari kebijaksanaan hakim, kebijaksanaan hakim ini (yurisprudensi) kemudian di bukukan secara sistematis untuk dijadikan pegangan untuk memutuskan perkara yang sama bagi hakim sesudahnya.

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat pada bagian sebelumnya, sistem comon law maupun civil law merupakan sistem hukum yang berbasis pada masyarakat Eropa yang individualis-sekuler dan tanpa nilai. Sedangkan masyarakat Indonesia yang secara sosiologis dan antropologis merupakan masyarakat yang bersifat sosio-komunal-religi dan terdapat berbagai macam ragam kebudayaan di dalamnya, yang tentunya saling berinteraksi baik interaksi positif yang saling melengkapi dan bertoleransi maupun interaksi yang negatif, atau konflik lintas kebudayaan dan adat-istiadat yang ada di Indonesia.

Bukan bermaksud untuk lari dari kenyataan hukum yang ada, baik kiranya bila sedikit dikonstruksi ulang mengenai sistem hukum Indonesia, yang harus sesuai dengan mainstream kebudayaan dan sosiologi masyarakat Indonesia. Jika Roessau mengatakan bahwa negara merupakan wujud dari kontrak sosial dan falsafah tertinggi negara harus merupakan volumte generale dari masyarakat negara itu.5 Begitupun di Indonesia, setiap rakyat Indonesia, yang pada awalnya bebas dan merdeka, kemudian disatukan dengan kehendak bersama dalam bingkai negara Indonesia, maka sudah selayaknya hukum Indonesia merupakan cerminan dari bangsa Indonesia.

Hukum mazhab Pancasila adalah jawaban yang paling cocok, walaupun ini sebenarnya sudah lama dicetuskan dan bahkan sejak zaman awal kemerdekaan, namun hingga saat ini hukum Pancasila hanyalah sebatas ide dan teori saja, belum masuk pada tataran praktek, atau setidaknya tercermin dalam bentuk pembuatan peraturan di Indonesia. Melihat keadaan geografis, etnologi, religiusitas, sosiologis serta topografi masyarakat Indonesia, rasanya terlalu centil bila dalam hal pembangunan hukum, dan bidang-bidang yang lain, Indonesia terlalu berkiblat pada dunia luar, karena semuanya jelas berbeda dalam hal apapun antara Indonesia dan negara lain.

Hukum Pancasila adalah sebuah sistem hukum yang di dalamnya menganut prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.6 Pancasila dengan kelima silanya merupakan sumber dari segala hukum, Pancasila adalah volumte Generale sistem hukum Indonesia dan sekaligus merupakan grandnorm-nya.7 Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sudah merupakan gambaran secara umum tentang norma dasar dan cita-cita bersama rakyat Indonesia. Di samping itu, prinsip dasar dalam lima sila Pancasila seutuhnya merupakan buah pikir asli Indonesia dan bisa menjadi nilai-nilai yang universal. Prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan adalah prinsip-prinsip yang bisa diterima oleh masyarakat dunia manapun, bukan hanya di Indonesia.

  1. PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKE-INDONESIA-AN

Savigny dengan teori volkgeit-nya,8 menekankan bahwa terdapat hubungan yang organik, tidak terpisahkan, antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum sejati tidak dibuat, melainkan harus ditemukan. Jelaslah, penguasa atau para pakar hukum jangan hanya duduk diam dalam membuat hukum menurut ide dan kemauannya saja, tapi harus lebih giat menggali nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Persekutuan hukum masyarakat Indonesia dari segi sistem kekeluargaan terdapat bermacam-macam bentuk, ada yang patrilineal seperti di Batak, Nias dan Sumba dan ada juga yang matrilineal seperti masyarakat Minang Kabau di Sumatera Barat serta sistem kekeluargaan bilateral pada suku Jawa dan Sunda. Hal ini berbeda dengan sistem kekerabatan yang ada di Eropa, pada umumnya bangsa-bangsa Eropa bercorak satu sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, hal ini bisa dibuktikan dengan pemberian istilah keluarga yang memakai nama belakang dari keluarga ayah bukan nama keluarga ibu.

Dari sistem kekerabatan saja sudah jelas bahwa corak hukum yang dibangun di Eropa bisa tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, di mana hukum masyarakat yang patriarkhi akan cenderung mendeskreditkan perempuan. Tentunya ini akan bertentangan dengan sebagian masyarakat Indonesia yang sistem kekerabatannya matriarkhi ataupun bilateral.

Agama adalah hal yang sangat urgen bagi masyarakat Indonesia, agama dijadikan patokan dasar dalam bertindak, disamping juga dijadikan sebagai pegangan hidup sehari-sehari bersamaan dengan adat dan kebiasaan. Agama yang membawa nilai-nilai universal bagi masyarakat Indonesia, hampir bisa dikatakan tidak ada kelompok masyarakat, suku, golongan dan kominitas manapun di Indonesia yang tidak berpegang pada agama tertentu, baik agama samawi maupun agama ukhrawi. Keagamaan masyarakat Indonesia ini diterjemahkan dalam Pancasila sila yang pertama “ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu bentuk hukum yang terpengaruh positivistik yang tanpa nilai, dan lebih mengutamakan materialisme, tidaklah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menempatkan faktor transenden sebagai sumber nilai yang utama.

Hak Asasi Manusia merupakan isu yang sekarang, dan dimulai beberapa dekade yang lalu, merupakan persoalan internasional. Negara-negara yang mengaku demokratis berlomba-lomba mengatakan bahwa negaranya adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan HAM,9 dimana penegakan HAM merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara demokratis di era modern, walaupun di beberapa negara HAM baru sebatas wacana dan pemanis bibir pemimpinnya saja. Bagitu juga dengan hak dan kewajiban warga negara, negara-negara modern sudah mengaturnya dalam konstitusinya.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan beradab mengandung nilai-nilai yang universal, universalitasnya tergambar dalam kata adil dan beradabnya. Adil dalam hal ini adalah kelayakan dan kesamaan setiap manusia Indonesia terhadap seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, beradab mempunyai makna bahwa nilai-nilai yang ada dalam pancasila tidak lepas dari falsafah etika yang menganggap manusia punya martabat yang sama, dan yang membedakan manusia dan hewan adalah martabat. Manusia mempunyai martabat bagi dirinya, sedangkan hewan mempunyai martabat jika sesuai dengan tujuan hidup manusia.10

Sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, masyarakat Nusantara tidak pernah mengenal adanya perbudakan, atau istilah tuan dan budak, yang ada hanya sebatas Raja dan Kawula. Hubungan Raja dan kawula amatlah berbeda dengan istilah tuan dan budak. Hubungan tuan-budak dihubungkan dengan materi dan kemutlakan perintah dari tuan, budak tidak mempunyai tujuan, hanya tuan yang punya kemerdekaan. Sedangkan hubungan raja-kawula atau rakyat dibatasi oleh kepercayaan, jika raja berbeda tujuan dengan rakyat, bisa jadi raja akan diturunkan atau digantikan karena rakyat akan memberontak, pada beberapa masyarakat Indonesia dikenal pepatah ”raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah”.

Invidualisme di Eropa, terpengaruh positivistik, cenderung materialisme dan individualis, maka masyarakat Eropa tidak terlalu peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekelilingnya, yang dipikirkan hanyalah diri sendiri. Dimana kenyataan ini terpengaruh oleh filsafat posivistik yang menempatkan manusia sebagai sentra dari segalanya.11 Sedangkan masyarakat Indonesia sejak awal adalah masyarakat yang komunal, yaitu masyarakat yang berguyub dan saling interaksi dalam masyarakat atau lebih tepatnya masyarakat gotong royong. Kehidupan sosial bagi masyarakat Indonesia adalah mutlak, setiap masyarakat mempunyai pola hubungan sosial tertentu dan keseimbangan kosmos dalam masyarakat akan terjadi bila ada ketertiban, karena ketertiban dalam masyarakat bukan hanya terjaminnya hak-hak individu tapi juga terciptanya keselarasan kolektif. Bagaimana mungkin hukum yang biasa hidup dan berkembang dalam masyarakat individulis-sekuler akan dikembangkan dan dipaksakan untuk efektif dalam masyarakat yang bersifat komunal-religi, di mana nilai masih merupakan pijakan dasar dalam pembentukan norma dan norma merupakan ruh dari hukum itu sendiri.

Kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia sekarang ini agak sedikit melenceng dari kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pancasila, dewasa ini kedaulatan rakyat atau lebih populer dengan nama demokrasi lebih condong pada pemahaman demokrasi dalam arti sempit, demokrasi hanya diartikan dalam sistem voting atau onemanonevote atau lebih barunya lagi 50% plus 1 suara untuk menentukan kebijakan. Bagaimana mungkin suatu kebenaran atau menemukan norma dalam masyarakat hanya dengan mekanisme voting dan sebagainya, kebenaran tidak bisa ditentukan dengan statistik dan angka-angka. Musyawarah dan mencari jalan terbaik dalam segala persoalan, bahkan membuat peraturan, adalah mekanisme luhur bangsa Indonesia, mekanisme ini bisa mengarahkan pada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesuai dengan norma dasar bangsa Indonesia, bukan kebenaran menurut nafsu politisi atau kebenaran versi kapitalisme yang akan menghisap sumber daya yang ada di Indonesia.

Pengambilan keputusan dengan mekanisme pemilihan atau voting akan menimbulkan suatu kesempatan kekuasaan akan disalah gunakan, penyalah gunaan ini lebih disebabkan oleh fusi beberapa kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan, lobi sana-sini dan suap-menyuap serta perilaku korup akan mengikuti proses ini. Akibat fatalnya rakyat tidak mendapatkan hikmah apapun, karena yang dihasilkan adalah kebijakan politik penguasa dan pengusaha, bukan kebijaksanaan pemimpin.

Hakikat dari hukum adalah keadilan, hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat, keadilan merupakan keharusan dari rasio manusia secara umum dan rasio manusia adalah rasio ilahi. Jadinya keadilan merupakan suatu kehendak ilahi bagi manusia agar bisa hidup damai dan mencapi sejahtera.

J. J. Rousseau, Montesquieu dan Imanuel Kant berpendapat bahwa negara dan hukum merupakan pribadi publik dan pribadi moral yang berasal dari kontrak sosial untuk membela dan melindungi kepentingan bersama, di samping epentingan pribadi dan milik pribadi. Hasil dari kontrak sosial adalah kemauan bersama, dalam kemauan bersama inilah basis keadilan dan kesusilaan melekat erat.12

Konsep keadilan yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah konsep keadilan sosial yang tentunya berbeda dengan konsep keadilan yang diterpakan di Eropa dan Amerika. Filosofi keadilan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah keadilan sosial, sesuai dengan sifat manusia Indonesia yang kolektif-komunal, hal ini berbeda dengan filosofi keadilan masyarakat Eropa dan Amerika, baik dalam sistem civil law apa lagi dalam comon law, yang bersifat keadilan individu.

  1. PENUTUP

Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung-menyambung menjadi satu, itulah Indonesia..!!

Penggalan lagu nasional di atas hendaknya bisa menggambarkan Indonesia secara utuh, termasuk dalam sistem hukum. Indonesia adalah negara yang khas, kekhasannya ini tercermin dari ragam budaya, suku, agama dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tipologi seperti ini amatlah berbeda dengan negara manapun di dunia, maka dari itu bukan hal yang bijak jika kebijaksanaan yang dianggap baik bagi negara lain, akan dianggap baik pula bila diberlakukan di Indonesia, karena sekali lagi Indonesia tetap berbeda dengan negara manapun.

Bagaimanapun juga, norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia adalah hal yang menentukan hukum Indonesia, bukan norma yang hidup di Eropa, Amerika ataupun di Arab sekalipun. Maka perlu menggagas, atau tepatnya lebih mengkonstruksikan menuju pengkristalan, sistem hukum Pancasila yang Indonesiais, bukan sistem civil law, bukan sistem comon law, bukan sosialis law, bukan juga sistem hukum Islam. Bagi masyarakat Indonesia adalah sistem hukum Pancasila.

  1. DAFTAR PUSTAKA

Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta : Raja Grafindo, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2007.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet. II, 2007.

Cruz, Peter De, Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law dan Socialist Law, alih bahasa Nurulita Yusron, Bandung dan Jakarta : Nusa Media dan Diadit Media, 2010.

Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum Perspetif Ilmu Sosial, alih bahasa M. Khozin, Bandung : Nusa Media, cet. III, 2009.

Kelsen, Hans, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, alih bahasa Raisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, cet. V, 2010.

Mahfud MD., Mohammad, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Montesquieu, The Spirit of Law, alih bahasa M. Khoirul Anam, Bandung, Nusa Media, 2007.

Rahadjo, Satjipto, Pemanfaatn Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

________, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta : Kompas, 2010.

Rachels, James, FilsafatMoral, Yogyakarta : Kanisius, 2004.

Rousseau, Jean Jacques , Du Contract Social, alih bahasa Vincent Bero, Jakarta : Visimedia, 2007.

Salman, Otje dan Anton F. Susanto, Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung : Refika Utama, cet. V, 2009.

Strong, C. F., Konstitusi-konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, alih bahasa Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, cet. III, 2010.

Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, cet. Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Tanya, Bernard L. Dkk., Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing, cet. III, 2010.

Ujan, Andre Ata, Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan. Yogyakarta : Kanisius, 2009.

Williams, Howard, Filsafat Politik Kant, alih bahasa Muhammad Hardani, Jakarta : JP-Press dan DPP IMM, 2003.

 Catatan Kaki.

1 Muhamad Fajrul Falaakh, “Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia” dalam Mohammad Mahfud MD, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 24-25.

2 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspetif Ilmu Sosial, alih bahasa M. Khozin, (Bandung : Nusa Media, cet. III, 2009), hlm. 260-262.

3 Peter De Cruz, Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law dan Socialist Law, alih bahasa Nurulita Yusron, (Bandung dan Jakarta : Nusa Media dan Diadit Media, 2010), hlm. 61-62.

4 C. F. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, alih bahasa Derta Sri Widowatie, (Bandung : Nusa Media, cet. III, 2010), hlm. 185.

5 Lihat : Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social, alih bahasa Vincent Bero, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 21-25.

6 Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, “Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila” dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), hlm. 30-31.

7 Grundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang tatanan yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama. Lihat : Bernard L. Tanya Dkk., Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, cet. III, 2010), hlm. 126-128.

8 Ibid. hlm. 103.

9 HAM menjadi materi inti pada konstitusi negara modern. Lihat : Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 615.

10 Kant berkata :”..tetapi sejauh berkaitan dengan binatang, kita tidak mempunyai kewajiban-kewajiban langsung. Binatang ada hanya sebagai sarana untuk suatu tujuan. Dan tujuan itu adalah manusia. Lebih jelas lihat : James Rachels, FilsafatMoral, (Yogyakarta : Kanisius, 2004), hlm. 234.

11 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet. II, 2007), hlm. 57-68.

12 Garuda Wiko, “Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan” dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), hlm. 6-12. Lihat juga : Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social, alih bahasa Vincent Bero, (Jakarta : Visimedia, 2007), Montesquieu, The Spirit of Law, alih bahasa M. Khoirul Anam (Bandung, Nusa Media, 2007) dan Howard Williams, Filsafat Politik Kant, alih bahasa Muhammad Hardani (Jakarta : JP-Press dan DPP IMM, 2003).

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: