Apakah Zina Muhsan Hukumannya Rajam?

  1. PENDAHULUAN

Pemberian hukuman balasan yang setimpal atas perbuatan, yang tentunya juga dengan hukuman pengganti, merupakan bentuk penghargaan yang tinggi terhadap jiwa dan martabat manusia dan juga sebagai pengejewantahan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia demi terciptanya suatu ketertiban.

Memang menjadi sebuah dilema yang besar ketika suatu sistem hukum tertentu akan direalisasikan pada suatu masyarakat, letak dilema tersebut ada pada penerapannya saat hukum yang akan ditetapkan bertentangan dengan norma masyarakat secara umum, begitupun dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum Pidana. Di satu sisi hukum pidana Islam sudah ditetapkan dengan baku dalam Al-Quran dan Hadits dan hanya bisa ditafsirkan tanpa menghilangkan substansi hukumnya, di sisi yang lain harus melihat dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum pidana Islam ada karena adanya hubungan interkoneksitas antara hukum pokok (al-ahkam al-asliyyah) yang berupa larangan-larangan dan hukum pendukungnya (al-ahkam al-muayyidah), yaitu hukum yang mengatur sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana Islam secara umum mempunyai tujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Sang Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat.1 Hukuman yang ditegakkan dalam Syari’at Islam mempunyai dua aspek, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (pendidikan) yang mempunyai suatu maksud tunggal untuk menciptakan ketertiban yang menghasilkan kemaslahatan dalam masyarakat. Secara khusus hukum pidana Islam mepunyai sanksi yang bertujuan untuk2 :

  1. Pembalasan, seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain atau masyarakat wajib mendapatkan balasan seperti yang dia lakukan;

  2. Penghapusan dosa, karena telah mendapatkan balasan maka dia terhapuskan dosanya

  3. Menjerakan

  4. Memperbaiki pelaku kejahatan agar bisa berubah menjadi manusia yang tidak melakukan kejahatan lagi.

Hukum pidana Islam diterapkan berfungsi untuk melindungi agama, jiwa, akal, harga diri dan harta umat Islam.3 Perlindungan terhadap keturunan diatur dengan pernikahan, maka setiap perbuatan seksual di luar nikah dianggap melakukan zina dan harus dihukum karena zina merupakan penodaan terhadap keturunan manusia.

Menurut Imam al-Mawardi ada 2 ketentuan yang mengatur tentang hukuman bagi manusia yang melanggar larangan-larangan,4 yaitu :

  1. Hukum atas pelanggaran terhadap larangan-larangan yang berhubungan dengan hak-hak Allah, yaitu perzinaan, minum-minuman keras, pencurian dan perang terhadap yang memerangi Islam.

  2. Hukum atas terhadap larangan-larangan yang berhubungan terhadpa hak-hak manusia, yaitu hukum yang berkaitan dengan menuduh zina (Qadzaf) dan menuduh melakukan kriminal.

Mengenai hukuman bagi pelaku zina diatur dalam al-Quran surah An-Nur ayat (2) dan beberapa hadits Rasulullah. Surat An-Nur memerintahkan pelaku zina dihukum dera dan hadits Rasulullah memerintahkan pelaku zina untuk dirajam, atau dilempar dengan batu hingga meninggal dunia. Persoalan jenis hukuman yang dijatuhkan pada pelaku zina inilah yang masih menjadi pertentangan para ulama, ada yang menganggap pelaku zina dihukum rajam dan sebagian yang lainnya dihukum dera saja.

Perdebatan ini berlangsung sejak masa para fuqaha hingga sekarang, mayoritas ulama Ahlussunnah wal jamaa’ah dan sebagian mu’tazilah berpendapat bahwa pezina muhsan dihukum dengan rajam dan pezina ghairu muhsan dihukum seratus kali dera yang disertai dengan pengasingan selama satu tahun, sedangkan ulama syi’ah, khawarij dan sebagian dari mu’tazilah berpendapat bahwa zina hanya dihukum dengan 100 kali dera.5

  1. DEFINISI ZINA DAN HUKUMANNYA.

Secara etimologi zina adalah persetubuhan yang diharamkan, sedangkan secara maknawiyah zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan dan tanpa unsur syubhat.6 Melakukan hubungan seks dengan mayat atau mensetubuhi istri yang lagi haid tidak dihukum walaupun perbuatan tersebut dilarang agama, hukuman zina hanya diberlakukan seperti yang didefenisikan.

Perbuatan zina dilarang karena zina dalam pandangan Islam merupakan perbuatan tercela yang dapat menurunkan derajat dan martabat manusia, apabila manusia berzina maka ia telah menurunkan martabatnya dan tidak ada jaminan tentang kemurnian keturunannya. Di samping itu, larangan zina diberlakukan karena Allah telah memberikan jalan yang baik berupa pernikahan dalam menyalurkan hasrat biologis manusia, bentuk penafsiran bahwa menikah itu wajib dalam keadaan tertentu bertujuan untuk menghindari terjadinya zina. Pelaku zina akan kehilangan kehormatannya, rasa malu, agamanya dan di mata masyarakat dia sudah jatuh dan tidak berharga lagi, perbuatan zina adalah salah satu yang paling menjatuhkan iman. Sabda Rasulullah :

Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu berzina itu ia dalam keadaan beriman”.7

Larangan perbuatan zina dituangkan Allah dalam Firman-Nya pada surat An-Nuur ayat (2) :

                           

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Berdasarkan ayat di atas hukuman pagi pezina secara had adalah seratus kali dera, sedangkan hukuman rajam didasarkan pada hadits Rasulullah yang artinya :

Terimalah dariku! Terimalah dariku! sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.8

Perbuatan zina bisa dihukum sesuai syariat bila telah memenuhi unsur-unsur baligh (dewasa), berakal, merdeka dan sudah pernah menikah bagi pezina muhsan atau belum menikah bagi pezina ghairu muhsan. Menjadi persoalan lagi di kalangan ulama tentang syarat merdeka, karena syarat ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi “Manusia itu sama di mata Allah sedangkan yang membedakan adalah iman dan taqwanya”. Maka menurut penulis syarat merdeka sudah tidak relevan lagi dan bertolak belakang dengan nilai rahmatil ‘alamin Islam yang universal. Pertanggungjawaban pelaku zina juga harus memenuhi syarat moril yaitu adanya unsur kesengajaan dalam melakukan zina, maka pemerkosaan tidaklah dikenakan sanksi karena korban perkosaan melakukan hubungan seksual di bawah tekanan dan paksaan pelaku.9

Sanksi bagi pelaku zina adalah had, karena jenis kejahatan dan hukumannya ditentukan langsung oleh Allah, maka sanksi bagi pelaku zina merupakan bentuk justifikasi syariah demi kemaslahatan orang banyak.10 Sanksi zina diberlakukan berdasarkan Al-Quran surat An-Nuur ayat 2 adalah didera sebanyak seratus kali tanpa melihat dia pelaku zina muhsan atau zina ghairu muhsan. Dera dilakukan dengan cambuk yang kering, ekor cambuk tersebut tidak boleh lebih dari satu, dan apabila ekor cambuk lebih dari satu maka satu kali pukulan bisa diartikan sebanyak ekor cambuk tersebut. Dalam penderaan tersebut laki-laki harus dibuka bajunya kecuali bagian aurat saja, hal ini sesuai pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad boleh memakai pakaian saat dicambuk.11

Tentunya hukuman tersebut harus dilakukan di depan khalayak ramai, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 2 ”Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. Hal ini di samping memberikan efek jera bagi pelaku juga bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan zina.

Hukuman rajam berdasarkan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang memerintahkan bahwa seorang pezina yang telah berkeluarga dihukum dengan hukuman rajam, yaitu melempari pelaku zina dengan batu atau semacamnya sampai mati.12 Menurut Prof. Teuku Mohammad Hasbie Ash-Shiddieqie hukuman rajam sama saja seperti hukuman mati karena tujuan akhirnya adalah menghilangkan nyawa terpidana.13 Hukuman ini juga harus disaksikan oleh orang banyak dan yang melemparinya adalah masyarakat itu sendiri.

Perbedaan jenis hukuman inilah yang menjadi perdebatan sengit dikalangan ahli fiqh, ijma’ ulama menetapkan bahwa pezina muhsan dihukum dengan rajam dan pelaku ghairu muhsan dihukum dera seratus kali yang disertai dengan hukuman tambahan berupa pengasingan selama satu tahun. Sedangkan kalangan Hanafiah, Syi’ah, Khawarij, Mu’tazilah dan beberapa ulama kontemporer, di Indonesia ada Teuku Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqie berpendapat bahwa tidak ada rajam bagi pelaku zina, baik muhsan maupun ghairu muhsan tapi, hanya didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Kedua pendapat ini mempunyai argumen masing-masing, baik argumen naqli maupun aqli.

Bagi golongan yang menetapkan rajam sebagai hukum zina berpendapat bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat tercela, hukumannya adalah yang paling berat. Pemberian hukuman yang berat agar terjadi efek jera dalam masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan zina, pezina muhsan harus dikenai sanksi rajam diperkuat dengan alasan14 :

  1. Hukuman ini telah ditetapkan oleh Rasulullah dan dipratekkan oleh beliau sendiri, yaitu ketika ada yang mengaku berzina Rasul menyuruh orang tersebut untuk dirajam;

  2. Orang yang telah menikah seharusnya lebih bisa menjaga dirinya, karena telah Allah karunia jalan yang halal untuk melakukan hubungan biologis, maka wajar bila pezina muhsan dihukum berat karena mengingkari nikmat Allah;

  3. Hukum rajam bagi pezina muhsan dikarenakan dia telah mencoreng harkat dan martabatnya sendiri serta kehormatan keluarga.

Kalangan yang berpendapat bahwa hukuman bagi pezina cukup didera bukan dirajam karena alasan:

  1. Rajam adalah hukuman yang paling berat, seharusnya diatur langsung oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi Allah hanya mengatur dera sebagai hukuman bagi pezina dalam Al-Quran dan hadits Rasul yang memerintahkan rajam merupakan ta’zir beliau sebagai pemimpin yang mengadili perkara dalam masyarakat;

  2. Tidak mungkin membagi dua hukuman rajam bagi budak, karena hukuman mati tidak bisa dibagi dua dan rajam sama seperti hukuman mati,15 di samping itu hukuman mati juga tidak bisa dilipat gandakan bagi keluarga Nabi;

  3. Hadits pemberlakuan rajam dikeluarkan oleh Rasul sebelum Surat An-Nuur ayat 2 turun, lagi pula pemberlakuan rajam dilakukan terhadap warga Yahudi berdasarkan kitab Taurat. Di samping itu, Hadits tidak bisa menasakh Al-Quran dan berlaku juga asas hukum terakhir keluar adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat,16 maka yang berlaku adalah dera berdasarkan Al-Quran surah An-Nuur ayat 2.

  4. Hukuman dera bersifat umum, maka melakukan pentakhsisan ayat Al-Quran dengan khabar ahad dipandang tidak cukup kuat.17

Ada jalan tengah yang harus dipilih di antara dua pendapat tersebut, yaitu memperhatikan suatu kemaslahatan masyarakat yang akan diterapkan hukum tersebut, di samping itu perlu dilihat efek jera dari penerapan sanksi tersebut.18 Jika kondisi moral masyarakat lebih cocok pemberlakuan dera bagi pelaku zina dan efeknya cukup kuat untuk menghentikan, atau mengurangi perbuatan zina, dera sudah cukup, bukankah huku ada untuk kemaslahatan umum. Namun di samping itu, rajam merupakan alternatif terakhir bagi pelaku zina, jika hukum dera belum bisa memberikan dampak yang signifikan maka rajam bisa diterapkan dan rajam bisa diberlakukan bagi pezina yang berulang kali melakukannya. Melihat kondisi masyarakat sekarang, bentuk hukuan lainpun bisa diterapkan, asalkan hukuman itu mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mendidik masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan jahat tersebut.

  1. PENUTUP

Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, perlu kita perbandingkan masyarakat Indonesia saat ini dan masyarakat Arab pada masa itu jika ingin menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia, khususnya mengenai hukuman bagi pelaku zina. Perubahan bangunan masyarakat harus sebagai pertimbangan dalam penerapan hukum, perlu menjadi pertimbangan yang matang hukum yang akan diberlakukan mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tingkat perbedaannya tinggi.

Rajam merupakan alternatf terakhir hukuman bagi pelaku zina, karena hukumannya yang berat, maka jika masih ada hukuman lain yang bisa efektif maka rajam hanya digunakan bila hukuman lain tersebut belum efktif dan bisa diberlakukan pada pelaku yang telah berulang kali dihukum karena perbuatan zina tapi tetap melakukan zina. Hukum Islam haruslah elastis mengikuti perkembangan masyarakat dan sesuai konteks zaman, dengan catatan tidak meninggalkan substansi syari’ahnya.

Pelaksanaan hukum Islam akan lebih sangat efektif lagi andaikan seluruh masyarakat memahami nilai-nilai Islam itu sendiri, hukum rajam yang bersifat issedental karena beratnya hukuman dan penerapannya harus berdasarkan pertimbangan yang matang, baik bagi individu pelaku zina maupun bagi masyarakat secara umum.

  1. DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Asjmuni, Qa’idah-qa’idah Fiqh; Qawa’iduh Fiqhiyah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. ke 8, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Arief, Abdul Salam, “Eksistensi Hukum Rajam dalam Pidana Islam”, dalam Jurnal al-Hudud Himpunan Mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (Periode 1997-1999), Yogyakarta.

Audah, Abdul Qodir, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqarrom bi Al-Qonun Al-Wadh’i, Beirut : Dar Al-Arubah, t.t.

Bukhari, Muhammad ibn Islmal al, Matan al-Bukhari, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.

Departemen Agama R. I, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar, 2004.

Fuad, Mahsun, Hukum Islam Indonesia : dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris, Yogyakarta: LkiS, 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab, al-‘Ilmu Ushul al-Fiqh, Beirut : Dal al-Qalam, 1977.

Mawardi, Imam Al, Al-Ahkaamus-Shulthoniyyah wal-wilaayatud-diiniyyah, Beirut : Al-Maktab Al-Islami, cet. I, 1996

Munajat, Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Sleman : Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sawo Raya, cet. II, 2005.

Nawawi, Imam an, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.

Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-37, 2004.

Riyanta DKK., Neo Ushul Fiqh, Yogyakarta : Fakultas Syariah Press, 2003.

Sayis, Muhammad Ali As, Tafsir Ayat Al-Ahkam, Kairo : Dar Al-Matba’ah Ali Sabih, t.t..

Shabuni, Muhammad Ali ash, Rawail al-Subhat, Beirut, Dar Al-Fikr, tt.

Shan’ani, Ash, Subulus Salam, jilid III, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Shiddieqie, Hasbi Ash, Tafsir Al-Quran Al-Madjid An-Nuur, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Zahrah, Muhammad Abu, Al-Jarimah wa Al-Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islam, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.

 Catatan Kaki

1 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

2 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Sleman : Logung Pustaka, 2004, hlm. 53.

3 Abdul Wahhab Khallaf, al-‘Ilmu Ushul al-Fiqh, Beirut : Dal al-Qalam, 1977, IV: 295.

4 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkaamus-Shulthoniyyah wal-wilaayatud-diiniyyah, Beirut : Al-Maktab Al-Islami, cet. I, 1996, XIX : 428.

5 Abdul Salam Arief, “Eksistensi Hukum Rajam dalam Pidana Islam”, dalam Jurnal al-Hudud Himpunan Mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (Periode 1997-1999), Yogyakarta, hlm. 18.

6 Muhammad Ali ash-Shabuni, Rawail al-Subhat, Beirut, Dar Al-Fikr, tt., II : 8. Sulaiman Rasjid menambahkan bahwa kemaluan laki-laki harus sampai masuk ke dalam vagina perempuan tersebut sampai tengkuk kemaluannya. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-37, 2004, hlm. 436.

7 Muhammad ibn Islmal al-Bukhari, Matan al-Bukhari, Beirut : Dar Al-Fikr, tt., IV: 172.

8 Imam an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Beirut : Dar Al-Fikr, tt, XI: 180.

9Makhrus Munajat, “Reaktualisasi Hukum Pidana Islam”, dalam Riyanta DKK., Neo Ushul Fiqh, Yogyakarta : Fakultas Syariah Press, 2003, hlm. 245.

10 Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqarrom bi Al-Qonun Al-Wadh’i, Beirut : Dar Al-Arubah, t.t., I : 34.

11 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sawo Raya, cet. II, 2005, hlm 58.

12 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa Al-Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islam, Kairo: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 142.

13 Hasbi Ash-Shiddieqie, Tafsir Al-Quran Al-Madjid An-Nuur, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, XV : 136.

14 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,..hlm. 99-101.

15 Hasbi Ash-Shiddieqie, Tafsir Al-Quran Al-Madjid An-Nuur,….op cit.

16 Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa nash dapat dinasakh oleh nash sama kekuatannya atau lebih kuat, Hadits dinasakh oleh hadits dan ayat Al-Quran dinasakh oleh ayat Al-Quran sendiri atau Al-Quran menasakhkan hadits. Termasuk juga nash yang tidak dapat dinasakhkan adalah nash yang tegas menunjukkan hukum itu. Abdul Wahhab Khallaf, al-‘Ilmu Ushul al-Fiqh..hlm. 332-336.

17 Muhammad Ali As-Sayis, Tafsir Ayat Al-Ahkam, Kairo : Dar Al-Matba’ah Ali Sabih, t.t., II : 107.

18 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia : dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris, Yogyakarta: LkiS, 2005.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: