Hukum Adat dan Hukum Islam

HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI JAMBI MENGENAI KEJAHATAN PEMBUNUHAN

Oleh : Salman Sayuti, S.H.I.

Pembunuhan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang paling dilarang, pelakunya layak mendapatkan suatu hukuman yang paling berat dengan dikisas, yaitu pembalasan yang harus diterima bila menghilangkan nyawa orang yang dilindungi darahnya. Pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis dikenai hukuman bangun, yaitu pembayaran denda adat berupa seekor kerbau yang disertai dengan bumbu-bumbunya.

  1. Ancaman Pidana Adat terhadap Kejahatan Pembunuhan
    1. Kaidah Adat Bisa Dijadikan Hukum

Urf atau adat merupakan sesuatu yang telah banyak dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun warisan.1 Adat yang shāhih bisa dijadikan sebagai hukum, hal ini berdasarkan pada qaidah ushul fiqh yang menyatakan العادةمحكمة. Dasar penetapan adat sebagai salah satu sumber hukum adalah.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.2

Ma’ruf pada ayat tersebut secara harfiah berarti sesuatu yang dianggap baik, dalam ilmu fiqh kata tersebut perbuatan yang baik menurut nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, karena apa yang dianggap baik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya maka akan baik pula menurut syar’i.

Kekuatan adat dalam hukum Islam dapat dilihat bahwa banyak produk hukum yang dihasilkan berasal dari sebuah tradisi atau adat, bahkan ijma’ pun bermula dari tradisi. Menurut Adnan Al-Quili, seperti dikutip oleh Samir Aliyah, ijma’ pada mulanya adalah tradisi penduduk Madinah kemudian berkembang setelah itu, lalu menjadi ijma’ ulama setiap masa. 3

Menurut Samir Aliyah, untuk mengetahui sejauh mana kekuatan tradisi dalam fiqh Islam, maka mengharuskan sumber-sumber fiqh Islam dan posisi tradisi, kemudian pemaparan sejauh mana kekuatan ini sesuai dengan kondisi yang baru.4 Dasar penetapan adat dalam hukum Islam adalah berdasarkan kebutuhan manusia, serta di dalam adat atau tradisi itu ada yang mengandung kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Selama dipastikan tentang dibutuhkannya tradisi dalam masyarakat, maka tradisi itu harus ditetapkan.

Dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis, pembunuhan disengaja dihukum bangun penuh, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 400 gantang beras, 400 buah kelapa dan 400 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih (bumbu-bumbu).

Pembunuhan seperti sengaja dikenai hukuman Imbang bangun, yaitu seekor kerbau dan setengah dari bahan-bahan pada bangun penuh. Sedangkan pembunuhan tidak disengaja, pelakunya kenai hukan separo bangun, yakni pembayaran seekor kerbau dan bahan-bahannya setengah dari hukuman imbang bangun.

Menurut Sayyid Sabiq, hukuman kisas diberlakukan bagi pelaku pembunuhan sengaja, dengan syarat keluarga korban tidak memaafkannya, bila ada pemaafan dari keluarga korban hukumannya adalah pembayaran diat mugalazah, yaitu pembayaran seratus ekor unta dengan 40 (empat puluh) ekor di antaranya sedang mengandung.5 Pemberian alternatif hukuman ini berdasarkan Firman Allah.

ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذالك تخفيف من ربكم ورحمة قمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب أليم.6

Firman Allah di atas dipertegas lagi dengan sabda Rasulullah saw.

وعن أبى شريح الجزاعي قال:قال رسول لله ص م:فمن قتل له قتيل بعد مقالتى هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. (أخرجه أبو داود والنسائ)7

Pemberian hukuman balasan yang setimpal atas perbuatan, yang tentunya juga dengan hukuman pengganti, merupakan bentuk penghargaan yang tinggi terhadap jiwa manusia dan juga sebagai pengejewantahan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan seperti sengaja dalam hukum Islam tidak dikenai hukuman kisas, tetapi diberlakukan hukuman diat (denda). Diat pada pembunuhan seperti sengaja adalah diat yang berat, yaitu sama seperti hukuman penganti pada pembunuhan disengaja. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja dikenai hukuman diat yang ringan (mukhafafah). Setiap hukuman diat disertai dengan hukuman tambahan berupa kifarat atau diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Hukuman diberlakukan kepada pelaku kejahatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas perbuatannya, namun terkadang hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan tidak setimpal dengan perbuataanya. Pemberian hukuman seperti ini dapat dilihat dalam sistem hukum adat, yang hukumannya bisa dikatakan tidak setimpal dengan perbuataan yang dilakukannya. Kalau dilihat dari bentuk hukumannya, hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis berbeda dengan hukum Islam.

Namun dalam menentukan adat suatu tempat sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam tidak hanya berdasarkan bentuk hukumannya saja, tapi harus dilihat kriteria adat yang bisa dijadikan hukuman.

Menurut Asjmuni Abdurrahman, suatu penetapan hukum berdasarkan adat yang telah memenuhi syarat, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang berdasarkan nash.8 Hal ini digambarkan dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص9

Masyarakat Rantau Limau Manis, dan Melayu Jambi pada umumnya, merupakan masyarakat yang teguh memegang hukum adat, hal ini ditandai dengan pemakaian pepatah adat untuk setiap logo kabupaten dan logo provinsi. Hukuman bangun bagi pelaku pembunuhan berlaku untuk seluruh wilayah bekas Kesultanan Melayu Jambi, bahkan seloko adat ilang nyawo baganti nyawo kerbau merupakan akibat dari akulturasi dengan budaya Minangkabau yang manyatakan ilang nyawo baganti nyawo (hilang nyawa berganti nyawa), perkawinan dua hukum ini sering disebut dengan undang kaileh nan dari Padang, kamudik taliti nan dari Jambi.10

Hukuman bangun tidak hanya berlaku bagi masyarakat Jambi, tapi juga berlaku bagi masyarakat Minangkabau dan Semananjung Malaya. Bangun di daerah Jambi pada masa lalu sebenarnya sama seperti qishash dalam Islam, yaitu pelaku pembunuhan dibunuh juga dan pencederaan pada setiap anggota tubuh dihukum dengan pelukaan juga bagi anggota tubuh pelaku, tapi hal ini berubah setelah dikawinkan oleh Datuk Perpatih nan Sebatang dan Datuk Ketemenggungan. Hukum bangun telah berlaku sejak pada masa awal pemerintahan Uhang Kayo Itam.11

Setelah perpaduan undang yang keras dengan taliti yang lembut, hukuman bangun tidak lagi berupa pembalasan dengan pembunuhan, tapi cukup digantikan dengan seekor kerbau beserta bumbu untuk memasaknya. Hukuman seperti ini terus berlangsung hingga sekarang, walaupun dalam prakteknya, setiap daerah, dusun ataupun kerioan berbeda materi hukumannya. Sesuai dengan seloko adat yang berbunyi: adat samo, ico pakainyo nan babeda (adat sama, cara pakainya yang berbeda).

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis memang berbeda dari hukum pidana Islam, yaitu diqishash. Namun secara substantif hal itu tidak bertentangan, karena di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa pemberian sanksi kurang dari perbuatan itu dilarang, bahkan hukum Islam menganjurkan pelaku dimaafkan atau diberi hukuman yang setimpal, dan tidak dibolehkan hukuman yang melebihi perbuatan pelaku. Sebagaimana Firman Allah.

ومن قتل مظلو ما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلايسرف في القتل إنه كان منصورا.12

Selanjutnya Allah menganjurkan pembalasan yang setimpal, dengan firman-Nya.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم...13

Allah sangat menganjurkan untuk memaafkan suatu kesalahan orang lain, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran.

وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.14

Memberikan hukuman lebih ringan dari perbuatan lebih baik dari pada lebih berat, hal ini merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau seorang hakim yang mengadili suatu perkara. Bahkan Rasulullah sendiri mengajurkan memberikan hukuman alternatif bagi setiap pelaku pembunuhan.

وعن أبى شريح الجزاعي قال:قال رسول لله ص م:فمن قتل له قتيل بعد مقالتى هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. (أخرجه أبو داود والنسائ).15

Posisi hukum adat Desa Rantau Limau Manis jika dilihat dari kondisinya, merupakan bentuk pengalihan secara eksplisit nash-nash tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan pada hukum Islam.16 Pengalihan secara eksplisit hukum Islam pada hukum adat dapat dilihat pada sanksi hukuman pembunuhan, dalam hukum Islam ditentukan hukuman kisas bagi pembunuhan sengaja, diat mugalazah untuk pembunuhan seperti sengaja dan diat mukhafafah bagi pembunuhan tidak disengaja. Sanksi hukuman di atas berubah atau beralih menjadi bangun penuh bagi pembunuhan sengaja, imbang bangun untuk pembunuhan seperti sengaja dan pembunuhan tidak sengaja dikenai separo bangun.

Pengalihan bentuk hukuman dalam hukum Islam oleh hukum adat Desa Rantau Limau Manis bisa ditoleran bila dilihat dari latar belakang kebudayaan yang melahirkan dua sistem hukum tersebut, hukum Islam lahir di Jazirah Arab dengan ikatan kekeluargaan kafilah patrilinear yang sangat kuat, sedangkan hukum adat Rantau Limau Manis, atau jambi lahir di Indonesia dengan ikatan komunal yang kuat, bukan ikatan kafilah yang cenderung chauvinisme seperti bangsa Arab.

Hukuman kisas atau pembalasan yang setimpal diberlakukan bisa menyelesaikan masalah dalam masyarakat Arab, yaitu tempat turunnya nash hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dapat dibayangkan bila keluarga terbunuh mendapati salah satu keluarganya dibunuh, dan tidak ada balasan yang setimpal untuk pelakunya. Hal ini akan mengakibatkan keluarga korban akan membalasnya sendiri, keadaan seperti ini akan berlanjut terus menerus dan cenderung akan menjadi semakin besar bila hukuman yang setimpal tidak diberlakukan bagi pelakunya.

Karakter masyarakat Arab berbeda dengan masyarakat Rantau Limau Manis, dan masyarakat timur pada umumnya, dimana keseimbangan kosmik dalam masyarakatlah yang paling utama bukan ikatan kekeluargaan. Pembayaran denda adat berupa seekor kerbau yang disertai bumbu-bumbu untuk memasaknya sudah dianggap cukup untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terusik, selanjutnya denda tersebut dimakan secara bersama oleh masyarakat, termasuk keluarga korban dan pelaku untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat.

Hukuman seekor kerbau yang disertai dengan bumbu untuk memasaknya itu secara ekonomi lebih cocok bagi keuangan masyarakat di desa tersebut. Pengeluaran uang seekor kerbau yang berharga antara Rp. 6.000.000-9.000.000 sangatlah memberatkan bagi seerang pelaku kejahatan dari golongan ekonomi menengah ke bawah, bila hukum diat yang dikenakan maka pelaku kejahatan pembunuhan harus membayar minimal seratus ekor kerbau, berarti harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 625-650 juta.17 Biaya ini belum termasuk beras, kelapa, kain yang dibayar pada hukuman bangun, yang semuanya dikalikan seratus juga.

Bisa dibayangkan kesengsaraan yang harus diterima masyarakat bila hukuman seperti ini direalisasikan, jika denda sebesar yang terakhir harus dipikul masyarakat, maka hukum bukan lagi bertujuan untuk kemaslahatan tapi lebih kepada kemufsadatan karena hukuman yang diterima terlalu berat dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Uang sebesar itu terlalu besar untuk ukuran orang Indonesia, lagi pula untuk mengumpulkan seratus ekor kerbau sangatlah susah, jika dalam satu hari di Indonesia terjadi seribu kasus pembunuhan, maka dibutuhkan 100.000 (seratus ribu) ekor kerbau. Suatu hal yang secara ekonomis sangat tidak menguntungkan, hal ini bisa membuat harga daging melonjak tinggi dan masyarakat luas akan mendapatkan imbasnya. Sesungguhnya Islam adalah agama yang memberikan keringanan, bukan untuk memberatkan manusia.

Bagaimanapun bentuk dari sebuah hukuman, kemaslahatan masyarakat adalah yang paling utama. Seberat-beratnya suatu hukuman, bila tidak mendatangkan suatu kebaikan dalam masyarakat akan percuma. Sebaliknya, walaupun hukuman bagi suatu kejahatan lebih ringan dari perbuatannya, akan sangat berarti bila di situ terdapat kemaslahatan bagi masyarakat.

    1. Kaidah Mas}lahah Mursalah

Mas}lahah Mussalah adalah kemaslahatan yang oleh syari’ tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menganggap atau tidaknya kemaslahatan itu.18 Maksudnya yaitu dalam penetapan suatu hukum hanya ada satu tujuan, yakni untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh

جلب المصالح ودرء المفاسد19

Hukum dibuat dengan tujuan kemaslahatan manusia, untuk itu setiap produk hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan masyarakat tempat hukum itu ada, suatu hukum yang cocok bagi suatu masyarakat belum tentu akan cocok untuk masyarakat yang lain. Montesquieu mengatakan bahwa:

Hukum-hukum itu harus terkait dengan iklim setiap negara, entah itu panas atau dingin, dengan kualitas tanahnya, dengan posisi dan luas wilayahnya, dengan tata cara hidup para penduduk aslinya, entah sebagai petani, pemburu, atau pengembala; …dengan agama para penduduknya, dengan kecenderungan mereka, kekayaanya, jumlah mereka, perdagangan, perilaku dan adat istiadatnya.20

Penyesuaian hukum dengan masyarakatnya bukan hanya pada lapangan hukum tertentu, hukum pidana sebagai hukum yang mengatur kepentingan masyarakat secara umum harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakatnya. Penetapan hukum tidak hanya memandang aspek masyarakat hukum itu sendiri, namun juga perlu diperhatikan masa berlakunya, hukum yang baik pada masa lalu belum tentu baik pula diaplikasikan pada masa sekarang, karena perubahan akan selalu terjadi pada setiap zaman. Penetapan hukum berdasarkan waktu berlakunya ditetapkan berdasarkan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان21

Alasan yang telah ada di atas mengungkapkan maslahah mursalah merupakan suatu dasar dalam penetapan sebuah hukum, khususnya hukum pidana Islam. Penetapan mas}lahah mursalah menjadi dasar hukum tidak memandang adanya kemaslahatannya saja, tapi harus meniadakan atau mengurangi kemudharatan, untuk itu maslahah mursalah harus memenuhi beberapa syarat, syarat untuk menjadikan maslahah sebagai hujjah ada tiga,22 yaitu:

  1. Merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu.

  2. Merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau sebagian golongan saja

  3. Penetapan hukum dengan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan nash dan atau ijma’.

Penetapan hukum pidana erat kaitannya dengan sebuah hukuman, karena salah satu unsur terpenting dalam hukum adalah sanksi atau hukuman, dan juga hukuman bisa dijadikan cara yang paling efektiv dalam menegakkan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri, maka sebuah hukuman dibuat sedemikian rupa agar mempunyai efek jera dan penyadaran.

Setiap hukuman yang diberlakukan mengandung penyiksaan, baik berat maupun ringan, penyiksaan ini merupakan balasan bagi pelaku kejahatan atas perbuatannya. Oleh sebab itu, maka dalam menetapkan suatu hukuman harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai pula dengan zamannya. Berat atau ringannya suatu hukuman harus dilihat masyarakatnya, hukuman yang berat menurut suatu masyarakat bisa jadi ringan menurut takaran masyarakat yang lain.

Contoh tujuan hukuman agar manusia patuh dan taat pada hukum adalah pemberlakuan hukuman kisas diat bagi pelaku pembunuhan dalam hukum Islam, hukuman ini bertujuan agar manusia tidak sembarangan terhadap jiwa orang lain karena balasannya adalah nyawa, bila pembunuhan yang disengaja. Dengan beratnya hukuman atas kejahatan pembunuhan, yaitu dibunuh juga, maka angka kejahatan pembunuhan dalam masyarakat bisa ditekan dan hukum bisa ditegakkan karena sanksinya berat.

Begitupun dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis, dan Jambi pada umumnya, hukuman bangun seekor kerbau adalah sebuah hukuman yang berat, yang mana pelaku harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar utang adat yang dikenakan padanya. Dengan denda yang besar tersebut, pelaku akan berpikir dua kali kalau mau mengulangi perbuatannya, selain itu bisa juga menyampaikan suatu pernyataan pada anggota masyarakat yang lain bahwa akibat sebuah kejahatan pembunuhan harus menanggung akibat yang fatal, tentunya juga selain sanksi menanggung malu karena dianggap penjahat dan sanksi dari hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa pemberlakuan hukuman bangun bukanlah suatu kemaslahatan semu, karena lebih banyak mengandung manfaat dibandingkan bahayanya. Misalkan jika seorang pembunuh telah ditangkap, diadili dan dihukum menurut hukum positif masalah belumlah selesai, karena keluarga korban dan pelaku belum ada ikatan perdamaian. Jika tidak ada perdamaian di kedu pihak, di suatu saat pelanggaran akan terjadi karena adanya unsur dendam pada keluarga korban yang belum selesai. Akan tetapi, jika telah didamaikan dengan upacara adat dan ada akad perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban, maka rentetan kejahatan seperti yang dikemukakan di atas bisa tidak terjadi atau diminimalisir. Hal ini karena hukum negara Indonesia tidak mengandung aspek komunal dari masyarakat itu sendiri, tentunya disebabkan hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, sedangkan dalam hukum adat aspek komunalisme dan keharmonisan di antara warga sangat diperhatikan.23

Pemberlakuan hukuman bangun pada masyarakat Desa Rantau Limau Manis, dan di provinsi Jambi pada umumnya, bertujuan sebagai pertanggung jawaban bagi setiap pelaku pembunuhan atas perbuatannya. Hukuman ini berlaku bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa pandang bulu, dan siapapun korbannya, maka hukumannya akan tetap sama. Hukuman bagi kejahatan tikam bunuh, dago-dagi, samun sakal dan siuh bakar24 adalah sama bagi setiap anggota masyarakat, tanpa melihat kedudukan pejabat atau rakyat, pendatang atau asli, semuanya diperlakukan sama. Keempat kejahatan tersebut dalam Induk Undang nan Delapan dinamakan empat nan di ateh (empat yang di atas), karena tingkat kejahatan dan hukumannya adalah yang paling tinggi.

Kejahatan terhadap jiwa memang secara jelas telah ditetapkan hukumnya, namun pemberlakuan hukuman bangun di Desa Rantau Limau Manis merupakan sebuah kemaslahatan, yang mana kemaslahatan adalah intisari dari tujuan hukum itu sendiri, sedangkan nash, ijma’, istihsan istislah dan lain sebagainya merupakan metode untuk menemukan hukum yang menciptakan kemaslahatan. Dan tujuan harus didahulukan daripada jalan untuk mendapatkan tujuan.25

Secara sosiologis, pemahaman masyarakat tentang syariah itu sendiri masih lemah, kebanyakan masyarakat masih menganggap Islam adalah ibadah dan cenderung tidak bisa memisahkan syari’ah amaliyah dan muamalah. Kenyataan seperti ini berakibat pada sangat sulit untuk menerapkan hukum pidana Islam seperti yang diperintahkan dalam nash, karena umat Islam awam biasanya dibimbangkan oleh kewajiban agama untuk menjalankan syari’ah dan kesulitan-kesulitan praktis untuk menjalankan kewajiban tersebut.26

Walaupun demikian, pemberlakuan hukuman bangun di Desa Rantau Limau Manis cenderung terlalu memberatkan, karena seorang pelaku pembunuhan harus memikul beban yang berat dengan pemberlakuan dualisme hukum, yaitu diberikan sanksi menurut hukum negara di samping juga dikenakan sanksi adat. Namun jika diliahat dari sisi kemaslahatan umum, pemberlakuan sanksi adat bisa dikatakan sebuah rehabilitasi, bukan hukuman, karena sanksi adat tersebut bertujuan untuk mengembalikan sebuah keseimbangan kosmik, yang rusak karena kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, agar keharmonisan dalam masyarakat kembali tercipta.

Pengakuan terhadap sanksi adat ini tidak lama lagi akan mendapat pengakuan, hal ini terlihat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang baru. Ketentuan ini terdapat pada pasal 93, khususnya pada ayat (1), yang bunyinya “Dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban adat setempat yang harus dilakukan oleh terpidana.”27

  1. Tujuan Pemberlakuan Hukuman

Maksud pokok pemberlakuan sebuah hukuman dalam hukum pidana Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal yang mufsadat, selain itu tujuan hukum Pidana Islam yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.28 Hukuman yang ditegakkan dalam hukum Islam mempunyai dua aspek, yaitu aspek upaya pencegahan terjadinya kejahatan dalam masyarakat (preventif) dan aspeek memberikan efek jera bagi pelakunya (refresif).29

Hukuman yang diterapkan pada suatu sistem hukum dalam masyarakat tidak boleh asal dibuat begitu saja, hukuman yang tepat dan baik haruslah bisa mengurangi atau meniadakan lagi suatu kejahatan dan mampu menentramkan seluruh komponen masyarakat, untuk itu sebuah hukuman yang baik dan efektif harus memenuhi beberapa syarat, syarat hukuman yang baik adalah;30

    1. Harus mampu mencegah manusia dari berbuat maksiat

    2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman harus disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat

    3. Pemberian hukuman kepada penjahat demi kemaslahatan masyarakat, bukan sebagai tindakan balas dendam

    4. Hukuman merupakan upaya terakhir untuk menjaga manusia agar tidak jatuh ke dalam maksiat.

Berkaitan dengan hukuman kisas diat bagi pelaku kejahatan terhadap nyawa manusia, pemberlakuan kisas bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Pada dasarnya hukuman tersebut merupakan sebuah langkah preventif agar manusia tidak mudah menghilangkan nyawa orang lain, kisas juga dimaksudkan untuk menghindari kemarahan keluarga korban atas kematian saudaranya, jika hal ini sampai terjadi, maka pembunuhan akan terus berlanjut dan perang antar keluarga tidak bisa dihindari layaknya yang terjadi pada Ken Arok.

Hukuman diat diberlakukan demi kepentingan kedua belah pihak, pembayaran denda yang dilakukan oleh pihak pelaku akan merasa lebih lega dan damai, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar. Sedangkan bagi keluarga korban, denda yang diterima dari pelaku dapat dipergunakan untuk melanjutkan hidup dan sedikit mengobati kesedihan.31 Dengan pembayaran denda tersebut diharapkan kerukunan antara keluarg korban dan pelaku bisa harmonis kembali, dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga karena tidak ada lagi perasaan was-was dan khawatir.

Hukuman dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis pada hakikatnya sama seperti hukuman dalam hukum adat daerah lainnya di Indonesia, yaitu sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat yang rusak atau goyah oleh kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Kkeseimbangan dan keharmonisan masyarakat bisa diartikan sebagai sebuah suasana yang damai, aman, tentram dan tertib.

Dengan demikian, tujuan hukuman dalam hukum adat desa ini, secara substantif sama seperti tujuan hukuman dalam hukum Islam, hanya saja dalam aplikasi dan penyebutannya yang berbeda.

Hukuman bangun dalam hukum adat di desa ini dimaksudkan untuk pamasuh dusun, yaitu untuk membersihkan desa dari kekotoran yang disebabkan oleh pembunuhan, atau bisa dikatakan bahwa darah kerbau yang disembelih bertujuan sebagai pembersih bagi darah korban, karena masyarakat di sini menganggap setiap tumpahan atau ceceran darah manusia akibat suatu perbuatan buruk bisa mendatangkan suatu petaka bagi masyarakat desa secara umum.

Pernyataan di atas didukung dengan kenyataan bahwa tidak hanya pembunuhan yang terbukti ada pelakunya yang dikenai hukuman bangun, bahkan jika ditemukan mayat yang diaanggap korban pembunuhan tapi tidak diketahui pelakunya, maka ninek mamak memutuskan untuk bangun saguling batang, yaitu pembayaran utang adat bangun yang pembayarannya dibebankan kepada seluruh komponen masyarakat. Kematian semacam ini disebut mati tatalungkup.

Hukuman bangun bukan diperuntukkan bagi keluarga korban saja, melainkan dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Setelah Rio menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah bangun, maka denda tersebut dipersiapkan oleh pelaku dan keluarganya selama jangka waktu yang telah disiapkan, kerbau serta bumbu-bumbunya dioleh secara bersama-sama oleh keluarga pelaku dan korban di rumah Rio. Setelah semuanya telah siap, daging kerbau dan bumbu-bumbunya yang disebut salemak samanih telah menjadi lauk makan, serta beras yang sekian ratus gantang telah menjadi nasi, maka diadakan suatu upacara selamatan berupa pembacaan doa demi keselamatan masyarakat Desa, setelah itu semua hidangan dimakan secara bersama oleh para pemangku adat, keluarga korban dan pelaku, tokoh-tokoh mayarakat dan masyarakat umum. Semua ini dimaksudkan agar keharmonisan yang rusak dan terganggu, oleh pembunuhan salah satu warga, kembali seperti biasa dan diharapkan kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Biaya yang dikeluarkan dalam sebuah hukuman bangun termasuk besar, seekor kerbau saja harganya berkisar Rp. 6-9 juta, ditambah lagi dengan tambhan bahan-bahan yang lainnya, yang semua itu dikalkulasikan bisa menghabiskan biaya sekitar Rp. 10-12 juta. Biaya sebesar itu sangat sulit dicari pada zaman ekonomi yang sulit seperti sekarang, ataupun pada masa dahulu.

Maka dengan hukuman bangun yang menelan biaya besar, masyarakat akan merasa takut menghilangkan nyawa orang lain, karena uang sebanyak itu lebih baik digunakan sebagai penyambung hidup atau untuk modal usaha. Pemberlakuan hukuman ini, juga bisa membuat pelaku pembunuhan tadi untuk berpikir dua kali untuk melenyapkan nyawa orang lain lagi, sebab dia telah merasakan beratnya mendapatkan uang yang banyak untuk keperluan yang sebenarnya tidak lebih penting dari keperluan yang lainnya.

Tujuan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan pembunuhan di Desa Rantau Limau Manis adalah sebagai pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya dan sebagai pamasuh dusun, yaitu upacara bersih desa dari karena tercemar oleh perbuatan pelaku. Disamping itu, penyembelihan kerbau dan dinikmati secara bersama-sama oleh keluarga pelaku, keluarga korban, pemangku adat, tokoh masyarakat dan masyarakat umum adalah sebagai upaya untuk mengembalikan ketentraman masyarakat dan deharmonisasi kedua keluarga. Dalam konteks seperti ini, denda yang dikeluarkan oleh pelaku merupakan sebuah sarana deharmonisasi hubungan dalam masyarakat, baik antara keluarga pelaku dengan masyarakat, maupun keharmonisan masyarakat secara umum.

Dari beberapa penjelasan dan analisis di atas, hukuman bangun dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis bisa saja dijadikan sebuah sarana rehabilitasi hubungan dalam masyarakat. Dikatakan rehabilitasi karena melalui denda yang harus dibayarkan pelaku akan muncul kembali hubungan yang harmonis dalam masyarakat, yang rusak karena kejahatan atau pelanggaran tersebut, dan tali silaturrahmi akan terjalin kembali, sehingga kemaslahatan dan ketentraman masyarakat tetap terjamin.

Jika Hanya Menuruti Nafsu Naluriyah

Berarti Perbudakan,

Sedangkan Kepatuhan terhadap Hukum

Yang Kita Tentukan untuk Diri Kita Sendiri

Adalah Kebebasan

(Jean Jacques Rousseau)

REFERENSI :

1 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam, alih bahasa Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

2 Al-A’râf (7): 199.

3 Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 519.

4 Ibid. hlm. 517.

5Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, hlm. 97

6Al-Bâqarâh (2): 178.

7As-Shân’âni, Subulus Salam III, hlm. 875. hadits nomor 17, “Bab Beberapa Kejahatan dan Denda,” “tentang Jinayat,” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an Nasa’i. Asalnya dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang semakna dengan hadits tersebut.

8 Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 62.

9 Ibid.

10 Undang ke hilir dari Padang (Minangkabau) ke mudik (barat) teliti dari Jambi. Wawancara dengan Palimo Suri Amin, tanggal 30 April 2008.

11 A. Wahab Madjid, “Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Jambi,” makalah disampaikan dalam Pelatihan Adat Provinsi Daerah TK I Jambi, diselenggarakan oleh Lembaga Adat Jambi, Jambi 29 Juni – 02 Juli 1998, hlm. 15

12 Al-Isrâa’ (17): 33

13 An-Nâhl (16): 126

14 Al-Bâqarâh (2): 237.

15As-Shân’âni, Subulus Salam III, hlm. 875. hadits nomor 17, “Bab Beberapa Kejahatan dan Denda,” “tentang Jinayat,” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an Nasa’i. Asalnya dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang semakna dengan hadits tersebut.

16Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, hlm. 521.

17 Angka sebesar ini didapat bila diat unta digantikan kerbau dengan jumlah yang sama, dan kurs Rs. 1=Rp.2500. 1 ekor unta harganya berkisar Sr.2500-2600, berarti 100 unta harganya Sr.250-260 ribu. Harga unta ini hasil wawancara dengan Haji Ramdan, salah seorang Jama’ah Haji Desa Rantau Limau Manis tahun 2007, tanggal 24 Mei 2008.

18Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam, hlm. 110

19Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27

20Montesquieu, The Spirit of Law; Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, alih bahasa M. Khoiril Anam (Bandung: Nusamedia, 2007), III: 92

21 Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqh, hlm. 107

22 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam, hlm. 113-114

23 KUHP menganut individual responsibility yang berdasarkan pada masyarakat Eropa yang individulaistik dan materialistik. Lihat: Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 73

24Tikam bunuh adalah tindakan pencederaan dan pembunuhan, dago dagi merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan dan provokasi massa, samun sakal ialah kejahatan penyamunan, dan siuh baker adalah kejahatan membakar rumah, lading atau lahan milik orang lain atau pemerintah. Datuk Ismael Hasyim, “Hukum Adat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti; Kabupaten Merangin,” dibukukan oleh Matdjul Rawas. Hlm. 1-28

25 Syarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 200.

26 Abdǔllăh Ahmed An-Nă’ǐm, Dekonstruksi Syari’ah (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 202

27“Dalam Revisi KUHP, Hukum Adat Bisa Dijadikan Pidana Pokok,” http://www.hukumonline.com/detail.asp?id/8958&cl/Berita, akses 18 September 2008.

28 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

29 Ibid. hlm. 53

30A. Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 26-27.

31 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, hlm. 130-131.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • salmantabir  On Juni 29, 2010 at 3:27 pm

    mudah2an jambi bisa lebih bijak dalam menetukan kebijakan..
    jangan sampai kearifan lokal termarginalkan dengan isu demokrasi, HAM dan produk pemikiran barat lainnya.

  • Berbagi Kisah dan Cerita Kehidupan  On Juli 6, 2010 at 11:06 am

    moga daerah lain dapat mengadopsi atau menjadi referensi dalam penegakan hukum adat yang bersendikan Islam…..Salam kenal

    • salmantabir  On Juli 7, 2010 at 4:02 am

      amiinn..
      adat basendi syarak, syarak basendi Kitabullah harus tetap dipertahankan…
      salam kenal juga..

  • sarjiono774  On Agustus 10, 2010 at 6:34 am

    semoga peraturan di kota jambi lebih baik dari pada tahun kemarin hukum adat maupun agama bisa di jalankan lebih semporna

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: