Monthly Archives: Juni 2010

Hukum Adat dan Hukum Islam

HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI JAMBI MENGENAI KEJAHATAN PEMBUNUHAN

Oleh : Salman Sayuti, S.H.I.

Pembunuhan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang paling dilarang, pelakunya layak mendapatkan suatu hukuman yang paling berat dengan dikisas, yaitu pembalasan yang harus diterima bila menghilangkan nyawa orang yang dilindungi darahnya. Pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis dikenai hukuman bangun, yaitu pembayaran denda adat berupa seekor kerbau yang disertai dengan bumbu-bumbunya.

  1. Ancaman Pidana Adat terhadap Kejahatan Pembunuhan
    1. Kaidah Adat Bisa Dijadikan Hukum

Urf atau adat merupakan sesuatu yang telah banyak dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun warisan.1 Adat yang shāhih bisa dijadikan sebagai hukum, hal ini berdasarkan pada qaidah ushul fiqh yang menyatakan العادةمحكمة. Dasar penetapan adat sebagai salah satu sumber hukum adalah.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.2

Ma’ruf pada ayat tersebut secara harfiah berarti sesuatu yang dianggap baik, dalam ilmu fiqh kata tersebut perbuatan yang baik menurut nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, karena apa yang dianggap baik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya maka akan baik pula menurut syar’i.

Kekuatan adat dalam hukum Islam dapat dilihat bahwa banyak produk hukum yang dihasilkan berasal dari sebuah tradisi atau adat, bahkan ijma’ pun bermula dari tradisi. Menurut Adnan Al-Quili, seperti dikutip oleh Samir Aliyah, ijma’ pada mulanya adalah tradisi penduduk Madinah kemudian berkembang setelah itu, lalu menjadi ijma’ ulama setiap masa. 3

Menurut Samir Aliyah, untuk mengetahui sejauh mana kekuatan tradisi dalam fiqh Islam, maka mengharuskan sumber-sumber fiqh Islam dan posisi tradisi, kemudian pemaparan sejauh mana kekuatan ini sesuai dengan kondisi yang baru.4 Dasar penetapan adat dalam hukum Islam adalah berdasarkan kebutuhan manusia, serta di dalam adat atau tradisi itu ada yang mengandung kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Selama dipastikan tentang dibutuhkannya tradisi dalam masyarakat, maka tradisi itu harus ditetapkan.

Dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis, pembunuhan disengaja dihukum bangun penuh, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 400 gantang beras, 400 buah kelapa dan 400 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih (bumbu-bumbu).

Pembunuhan seperti sengaja dikenai hukuman Imbang bangun, yaitu seekor kerbau dan setengah dari bahan-bahan pada bangun penuh. Sedangkan pembunuhan tidak disengaja, pelakunya kenai hukan separo bangun, yakni pembayaran seekor kerbau dan bahan-bahannya setengah dari hukuman imbang bangun.

Menurut Sayyid Sabiq, hukuman kisas diberlakukan bagi pelaku pembunuhan sengaja, dengan syarat keluarga korban tidak memaafkannya, bila ada pemaafan dari keluarga korban hukumannya adalah pembayaran diat mugalazah, yaitu pembayaran seratus ekor unta dengan 40 (empat puluh) ekor di antaranya sedang mengandung.5 Pemberian alternatif hukuman ini berdasarkan Firman Allah.

ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذالك تخفيف من ربكم ورحمة قمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب أليم.6

Firman Allah di atas dipertegas lagi dengan sabda Rasulullah saw.

وعن أبى شريح الجزاعي قال:قال رسول لله ص م:فمن قتل له قتيل بعد مقالتى هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. (أخرجه أبو داود والنسائ)7

Pemberian hukuman balasan yang setimpal atas perbuatan, yang tentunya juga dengan hukuman pengganti, merupakan bentuk penghargaan yang tinggi terhadap jiwa manusia dan juga sebagai pengejewantahan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan seperti sengaja dalam hukum Islam tidak dikenai hukuman kisas, tetapi diberlakukan hukuman diat (denda). Diat pada pembunuhan seperti sengaja adalah diat yang berat, yaitu sama seperti hukuman penganti pada pembunuhan disengaja. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja dikenai hukuman diat yang ringan (mukhafafah). Setiap hukuman diat disertai dengan hukuman tambahan berupa kifarat atau diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Hukuman diberlakukan kepada pelaku kejahatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas perbuatannya, namun terkadang hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan tidak setimpal dengan perbuataanya. Pemberian hukuman seperti ini dapat dilihat dalam sistem hukum adat, yang hukumannya bisa dikatakan tidak setimpal dengan perbuataan yang dilakukannya. Kalau dilihat dari bentuk hukumannya, hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis berbeda dengan hukum Islam.

Namun dalam menentukan adat suatu tempat sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam tidak hanya berdasarkan bentuk hukumannya saja, tapi harus dilihat kriteria adat yang bisa dijadikan hukuman.

Menurut Asjmuni Abdurrahman, suatu penetapan hukum berdasarkan adat yang telah memenuhi syarat, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang berdasarkan nash.8 Hal ini digambarkan dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص9

Masyarakat Rantau Limau Manis, dan Melayu Jambi pada umumnya, merupakan masyarakat yang teguh memegang hukum adat, hal ini ditandai dengan pemakaian pepatah adat untuk setiap logo kabupaten dan logo provinsi. Hukuman bangun bagi pelaku pembunuhan berlaku untuk seluruh wilayah bekas Kesultanan Melayu Jambi, bahkan seloko adat ilang nyawo baganti nyawo kerbau merupakan akibat dari akulturasi dengan budaya Minangkabau yang manyatakan ilang nyawo baganti nyawo (hilang nyawa berganti nyawa), perkawinan dua hukum ini sering disebut dengan undang kaileh nan dari Padang, kamudik taliti nan dari Jambi.10

Hukuman bangun tidak hanya berlaku bagi masyarakat Jambi, tapi juga berlaku bagi masyarakat Minangkabau dan Semananjung Malaya. Bangun di daerah Jambi pada masa lalu sebenarnya sama seperti qishash dalam Islam, yaitu pelaku pembunuhan dibunuh juga dan pencederaan pada setiap anggota tubuh dihukum dengan pelukaan juga bagi anggota tubuh pelaku, tapi hal ini berubah setelah dikawinkan oleh Datuk Perpatih nan Sebatang dan Datuk Ketemenggungan. Hukum bangun telah berlaku sejak pada masa awal pemerintahan Uhang Kayo Itam.11

Setelah perpaduan undang yang keras dengan taliti yang lembut, hukuman bangun tidak lagi berupa pembalasan dengan pembunuhan, tapi cukup digantikan dengan seekor kerbau beserta bumbu untuk memasaknya. Hukuman seperti ini terus berlangsung hingga sekarang, walaupun dalam prakteknya, setiap daerah, dusun ataupun kerioan berbeda materi hukumannya. Sesuai dengan seloko adat yang berbunyi: adat samo, ico pakainyo nan babeda (adat sama, cara pakainya yang berbeda).

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis memang berbeda dari hukum pidana Islam, yaitu diqishash. Namun secara substantif hal itu tidak bertentangan, karena di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa pemberian sanksi kurang dari perbuatan itu dilarang, bahkan hukum Islam menganjurkan pelaku dimaafkan atau diberi hukuman yang setimpal, dan tidak dibolehkan hukuman yang melebihi perbuatan pelaku. Sebagaimana Firman Allah.

ومن قتل مظلو ما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلايسرف في القتل إنه كان منصورا.12

Selanjutnya Allah menganjurkan pembalasan yang setimpal, dengan firman-Nya.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم...13

Allah sangat menganjurkan untuk memaafkan suatu kesalahan orang lain, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran.

وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.14

Memberikan hukuman lebih ringan dari perbuatan lebih baik dari pada lebih berat, hal ini merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau seorang hakim yang mengadili suatu perkara. Bahkan Rasulullah sendiri mengajurkan memberikan hukuman alternatif bagi setiap pelaku pembunuhan.

وعن أبى شريح الجزاعي قال:قال رسول لله ص م:فمن قتل له قتيل بعد مقالتى هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. (أخرجه أبو داود والنسائ).15

Posisi hukum adat Desa Rantau Limau Manis jika dilihat dari kondisinya, merupakan bentuk pengalihan secara eksplisit nash-nash tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan pada hukum Islam.16 Pengalihan secara eksplisit hukum Islam pada hukum adat dapat dilihat pada sanksi hukuman pembunuhan, dalam hukum Islam ditentukan hukuman kisas bagi pembunuhan sengaja, diat mugalazah untuk pembunuhan seperti sengaja dan diat mukhafafah bagi pembunuhan tidak disengaja. Sanksi hukuman di atas berubah atau beralih menjadi bangun penuh bagi pembunuhan sengaja, imbang bangun untuk pembunuhan seperti sengaja dan pembunuhan tidak sengaja dikenai separo bangun.

Pengalihan bentuk hukuman dalam hukum Islam oleh hukum adat Desa Rantau Limau Manis bisa ditoleran bila dilihat dari latar belakang kebudayaan yang melahirkan dua sistem hukum tersebut, hukum Islam lahir di Jazirah Arab dengan ikatan kekeluargaan kafilah patrilinear yang sangat kuat, sedangkan hukum adat Rantau Limau Manis, atau jambi lahir di Indonesia dengan ikatan komunal yang kuat, bukan ikatan kafilah yang cenderung chauvinisme seperti bangsa Arab.

Hukuman kisas atau pembalasan yang setimpal diberlakukan bisa menyelesaikan masalah dalam masyarakat Arab, yaitu tempat turunnya nash hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dapat dibayangkan bila keluarga terbunuh mendapati salah satu keluarganya dibunuh, dan tidak ada balasan yang setimpal untuk pelakunya. Hal ini akan mengakibatkan keluarga korban akan membalasnya sendiri, keadaan seperti ini akan berlanjut terus menerus dan cenderung akan menjadi semakin besar bila hukuman yang setimpal tidak diberlakukan bagi pelakunya.

Karakter masyarakat Arab berbeda dengan masyarakat Rantau Limau Manis, dan masyarakat timur pada umumnya, dimana keseimbangan kosmik dalam masyarakatlah yang paling utama bukan ikatan kekeluargaan. Pembayaran denda adat berupa seekor kerbau yang disertai bumbu-bumbu untuk memasaknya sudah dianggap cukup untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terusik, selanjutnya denda tersebut dimakan secara bersama oleh masyarakat, termasuk keluarga korban dan pelaku untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat.

Hukuman seekor kerbau yang disertai dengan bumbu untuk memasaknya itu secara ekonomi lebih cocok bagi keuangan masyarakat di desa tersebut. Pengeluaran uang seekor kerbau yang berharga antara Rp. 6.000.000-9.000.000 sangatlah memberatkan bagi seerang pelaku kejahatan dari golongan ekonomi menengah ke bawah, bila hukum diat yang dikenakan maka pelaku kejahatan pembunuhan harus membayar minimal seratus ekor kerbau, berarti harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 625-650 juta.17 Biaya ini belum termasuk beras, kelapa, kain yang dibayar pada hukuman bangun, yang semuanya dikalikan seratus juga.

Bisa dibayangkan kesengsaraan yang harus diterima masyarakat bila hukuman seperti ini direalisasikan, jika denda sebesar yang terakhir harus dipikul masyarakat, maka hukum bukan lagi bertujuan untuk kemaslahatan tapi lebih kepada kemufsadatan karena hukuman yang diterima terlalu berat dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Uang sebesar itu terlalu besar untuk ukuran orang Indonesia, lagi pula untuk mengumpulkan seratus ekor kerbau sangatlah susah, jika dalam satu hari di Indonesia terjadi seribu kasus pembunuhan, maka dibutuhkan 100.000 (seratus ribu) ekor kerbau. Suatu hal yang secara ekonomis sangat tidak menguntungkan, hal ini bisa membuat harga daging melonjak tinggi dan masyarakat luas akan mendapatkan imbasnya. Sesungguhnya Islam adalah agama yang memberikan keringanan, bukan untuk memberatkan manusia.

Bagaimanapun bentuk dari sebuah hukuman, kemaslahatan masyarakat adalah yang paling utama. Seberat-beratnya suatu hukuman, bila tidak mendatangkan suatu kebaikan dalam masyarakat akan percuma. Sebaliknya, walaupun hukuman bagi suatu kejahatan lebih ringan dari perbuatannya, akan sangat berarti bila di situ terdapat kemaslahatan bagi masyarakat.

    1. Kaidah Mas}lahah Mursalah

Mas}lahah Mussalah adalah kemaslahatan yang oleh syari’ tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menganggap atau tidaknya kemaslahatan itu.18 Maksudnya yaitu dalam penetapan suatu hukum hanya ada satu tujuan, yakni untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh

جلب المصالح ودرء المفاسد19

Hukum dibuat dengan tujuan kemaslahatan manusia, untuk itu setiap produk hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan masyarakat tempat hukum itu ada, suatu hukum yang cocok bagi suatu masyarakat belum tentu akan cocok untuk masyarakat yang lain. Montesquieu mengatakan bahwa:

Hukum-hukum itu harus terkait dengan iklim setiap negara, entah itu panas atau dingin, dengan kualitas tanahnya, dengan posisi dan luas wilayahnya, dengan tata cara hidup para penduduk aslinya, entah sebagai petani, pemburu, atau pengembala; …dengan agama para penduduknya, dengan kecenderungan mereka, kekayaanya, jumlah mereka, perdagangan, perilaku dan adat istiadatnya.20

Penyesuaian hukum dengan masyarakatnya bukan hanya pada lapangan hukum tertentu, hukum pidana sebagai hukum yang mengatur kepentingan masyarakat secara umum harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakatnya. Penetapan hukum tidak hanya memandang aspek masyarakat hukum itu sendiri, namun juga perlu diperhatikan masa berlakunya, hukum yang baik pada masa lalu belum tentu baik pula diaplikasikan pada masa sekarang, karena perubahan akan selalu terjadi pada setiap zaman. Penetapan hukum berdasarkan waktu berlakunya ditetapkan berdasarkan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان21

Alasan yang telah ada di atas mengungkapkan maslahah mursalah merupakan suatu dasar dalam penetapan sebuah hukum, khususnya hukum pidana Islam. Penetapan mas}lahah mursalah menjadi dasar hukum tidak memandang adanya kemaslahatannya saja, tapi harus meniadakan atau mengurangi kemudharatan, untuk itu maslahah mursalah harus memenuhi beberapa syarat, syarat untuk menjadikan maslahah sebagai hujjah ada tiga,22 yaitu:

  1. Merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu.

  2. Merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau sebagian golongan saja

  3. Penetapan hukum dengan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan nash dan atau ijma’.

Penetapan hukum pidana erat kaitannya dengan sebuah hukuman, karena salah satu unsur terpenting dalam hukum adalah sanksi atau hukuman, dan juga hukuman bisa dijadikan cara yang paling efektiv dalam menegakkan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri, maka sebuah hukuman dibuat sedemikian rupa agar mempunyai efek jera dan penyadaran.

Setiap hukuman yang diberlakukan mengandung penyiksaan, baik berat maupun ringan, penyiksaan ini merupakan balasan bagi pelaku kejahatan atas perbuatannya. Oleh sebab itu, maka dalam menetapkan suatu hukuman harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai pula dengan zamannya. Berat atau ringannya suatu hukuman harus dilihat masyarakatnya, hukuman yang berat menurut suatu masyarakat bisa jadi ringan menurut takaran masyarakat yang lain.

Contoh tujuan hukuman agar manusia patuh dan taat pada hukum adalah pemberlakuan hukuman kisas diat bagi pelaku pembunuhan dalam hukum Islam, hukuman ini bertujuan agar manusia tidak sembarangan terhadap jiwa orang lain karena balasannya adalah nyawa, bila pembunuhan yang disengaja. Dengan beratnya hukuman atas kejahatan pembunuhan, yaitu dibunuh juga, maka angka kejahatan pembunuhan dalam masyarakat bisa ditekan dan hukum bisa ditegakkan karena sanksinya berat.

Begitupun dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis, dan Jambi pada umumnya, hukuman bangun seekor kerbau adalah sebuah hukuman yang berat, yang mana pelaku harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar utang adat yang dikenakan padanya. Dengan denda yang besar tersebut, pelaku akan berpikir dua kali kalau mau mengulangi perbuatannya, selain itu bisa juga menyampaikan suatu pernyataan pada anggota masyarakat yang lain bahwa akibat sebuah kejahatan pembunuhan harus menanggung akibat yang fatal, tentunya juga selain sanksi menanggung malu karena dianggap penjahat dan sanksi dari hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa pemberlakuan hukuman bangun bukanlah suatu kemaslahatan semu, karena lebih banyak mengandung manfaat dibandingkan bahayanya. Misalkan jika seorang pembunuh telah ditangkap, diadili dan dihukum menurut hukum positif masalah belumlah selesai, karena keluarga korban dan pelaku belum ada ikatan perdamaian. Jika tidak ada perdamaian di kedu pihak, di suatu saat pelanggaran akan terjadi karena adanya unsur dendam pada keluarga korban yang belum selesai. Akan tetapi, jika telah didamaikan dengan upacara adat dan ada akad perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban, maka rentetan kejahatan seperti yang dikemukakan di atas bisa tidak terjadi atau diminimalisir. Hal ini karena hukum negara Indonesia tidak mengandung aspek komunal dari masyarakat itu sendiri, tentunya disebabkan hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, sedangkan dalam hukum adat aspek komunalisme dan keharmonisan di antara warga sangat diperhatikan.23

Pemberlakuan hukuman bangun pada masyarakat Desa Rantau Limau Manis, dan di provinsi Jambi pada umumnya, bertujuan sebagai pertanggung jawaban bagi setiap pelaku pembunuhan atas perbuatannya. Hukuman ini berlaku bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa pandang bulu, dan siapapun korbannya, maka hukumannya akan tetap sama. Hukuman bagi kejahatan tikam bunuh, dago-dagi, samun sakal dan siuh bakar24 adalah sama bagi setiap anggota masyarakat, tanpa melihat kedudukan pejabat atau rakyat, pendatang atau asli, semuanya diperlakukan sama. Keempat kejahatan tersebut dalam Induk Undang nan Delapan dinamakan empat nan di ateh (empat yang di atas), karena tingkat kejahatan dan hukumannya adalah yang paling tinggi.

Kejahatan terhadap jiwa memang secara jelas telah ditetapkan hukumnya, namun pemberlakuan hukuman bangun di Desa Rantau Limau Manis merupakan sebuah kemaslahatan, yang mana kemaslahatan adalah intisari dari tujuan hukum itu sendiri, sedangkan nash, ijma’, istihsan istislah dan lain sebagainya merupakan metode untuk menemukan hukum yang menciptakan kemaslahatan. Dan tujuan harus didahulukan daripada jalan untuk mendapatkan tujuan.25

Secara sosiologis, pemahaman masyarakat tentang syariah itu sendiri masih lemah, kebanyakan masyarakat masih menganggap Islam adalah ibadah dan cenderung tidak bisa memisahkan syari’ah amaliyah dan muamalah. Kenyataan seperti ini berakibat pada sangat sulit untuk menerapkan hukum pidana Islam seperti yang diperintahkan dalam nash, karena umat Islam awam biasanya dibimbangkan oleh kewajiban agama untuk menjalankan syari’ah dan kesulitan-kesulitan praktis untuk menjalankan kewajiban tersebut.26

Walaupun demikian, pemberlakuan hukuman bangun di Desa Rantau Limau Manis cenderung terlalu memberatkan, karena seorang pelaku pembunuhan harus memikul beban yang berat dengan pemberlakuan dualisme hukum, yaitu diberikan sanksi menurut hukum negara di samping juga dikenakan sanksi adat. Namun jika diliahat dari sisi kemaslahatan umum, pemberlakuan sanksi adat bisa dikatakan sebuah rehabilitasi, bukan hukuman, karena sanksi adat tersebut bertujuan untuk mengembalikan sebuah keseimbangan kosmik, yang rusak karena kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, agar keharmonisan dalam masyarakat kembali tercipta.

Pengakuan terhadap sanksi adat ini tidak lama lagi akan mendapat pengakuan, hal ini terlihat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang baru. Ketentuan ini terdapat pada pasal 93, khususnya pada ayat (1), yang bunyinya “Dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban adat setempat yang harus dilakukan oleh terpidana.”27

  1. Tujuan Pemberlakuan Hukuman

Maksud pokok pemberlakuan sebuah hukuman dalam hukum pidana Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal yang mufsadat, selain itu tujuan hukum Pidana Islam yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.28 Hukuman yang ditegakkan dalam hukum Islam mempunyai dua aspek, yaitu aspek upaya pencegahan terjadinya kejahatan dalam masyarakat (preventif) dan aspeek memberikan efek jera bagi pelakunya (refresif).29

Hukuman yang diterapkan pada suatu sistem hukum dalam masyarakat tidak boleh asal dibuat begitu saja, hukuman yang tepat dan baik haruslah bisa mengurangi atau meniadakan lagi suatu kejahatan dan mampu menentramkan seluruh komponen masyarakat, untuk itu sebuah hukuman yang baik dan efektif harus memenuhi beberapa syarat, syarat hukuman yang baik adalah;30

    1. Harus mampu mencegah manusia dari berbuat maksiat

    2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman harus disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat

    3. Pemberian hukuman kepada penjahat demi kemaslahatan masyarakat, bukan sebagai tindakan balas dendam

    4. Hukuman merupakan upaya terakhir untuk menjaga manusia agar tidak jatuh ke dalam maksiat.

Berkaitan dengan hukuman kisas diat bagi pelaku kejahatan terhadap nyawa manusia, pemberlakuan kisas bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Pada dasarnya hukuman tersebut merupakan sebuah langkah preventif agar manusia tidak mudah menghilangkan nyawa orang lain, kisas juga dimaksudkan untuk menghindari kemarahan keluarga korban atas kematian saudaranya, jika hal ini sampai terjadi, maka pembunuhan akan terus berlanjut dan perang antar keluarga tidak bisa dihindari layaknya yang terjadi pada Ken Arok.

Hukuman diat diberlakukan demi kepentingan kedua belah pihak, pembayaran denda yang dilakukan oleh pihak pelaku akan merasa lebih lega dan damai, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar. Sedangkan bagi keluarga korban, denda yang diterima dari pelaku dapat dipergunakan untuk melanjutkan hidup dan sedikit mengobati kesedihan.31 Dengan pembayaran denda tersebut diharapkan kerukunan antara keluarg korban dan pelaku bisa harmonis kembali, dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga karena tidak ada lagi perasaan was-was dan khawatir.

Hukuman dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis pada hakikatnya sama seperti hukuman dalam hukum adat daerah lainnya di Indonesia, yaitu sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat yang rusak atau goyah oleh kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Kkeseimbangan dan keharmonisan masyarakat bisa diartikan sebagai sebuah suasana yang damai, aman, tentram dan tertib.

Dengan demikian, tujuan hukuman dalam hukum adat desa ini, secara substantif sama seperti tujuan hukuman dalam hukum Islam, hanya saja dalam aplikasi dan penyebutannya yang berbeda.

Hukuman bangun dalam hukum adat di desa ini dimaksudkan untuk pamasuh dusun, yaitu untuk membersihkan desa dari kekotoran yang disebabkan oleh pembunuhan, atau bisa dikatakan bahwa darah kerbau yang disembelih bertujuan sebagai pembersih bagi darah korban, karena masyarakat di sini menganggap setiap tumpahan atau ceceran darah manusia akibat suatu perbuatan buruk bisa mendatangkan suatu petaka bagi masyarakat desa secara umum.

Pernyataan di atas didukung dengan kenyataan bahwa tidak hanya pembunuhan yang terbukti ada pelakunya yang dikenai hukuman bangun, bahkan jika ditemukan mayat yang diaanggap korban pembunuhan tapi tidak diketahui pelakunya, maka ninek mamak memutuskan untuk bangun saguling batang, yaitu pembayaran utang adat bangun yang pembayarannya dibebankan kepada seluruh komponen masyarakat. Kematian semacam ini disebut mati tatalungkup.

Hukuman bangun bukan diperuntukkan bagi keluarga korban saja, melainkan dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Setelah Rio menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah bangun, maka denda tersebut dipersiapkan oleh pelaku dan keluarganya selama jangka waktu yang telah disiapkan, kerbau serta bumbu-bumbunya dioleh secara bersama-sama oleh keluarga pelaku dan korban di rumah Rio. Setelah semuanya telah siap, daging kerbau dan bumbu-bumbunya yang disebut salemak samanih telah menjadi lauk makan, serta beras yang sekian ratus gantang telah menjadi nasi, maka diadakan suatu upacara selamatan berupa pembacaan doa demi keselamatan masyarakat Desa, setelah itu semua hidangan dimakan secara bersama oleh para pemangku adat, keluarga korban dan pelaku, tokoh-tokoh mayarakat dan masyarakat umum. Semua ini dimaksudkan agar keharmonisan yang rusak dan terganggu, oleh pembunuhan salah satu warga, kembali seperti biasa dan diharapkan kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Biaya yang dikeluarkan dalam sebuah hukuman bangun termasuk besar, seekor kerbau saja harganya berkisar Rp. 6-9 juta, ditambah lagi dengan tambhan bahan-bahan yang lainnya, yang semua itu dikalkulasikan bisa menghabiskan biaya sekitar Rp. 10-12 juta. Biaya sebesar itu sangat sulit dicari pada zaman ekonomi yang sulit seperti sekarang, ataupun pada masa dahulu.

Maka dengan hukuman bangun yang menelan biaya besar, masyarakat akan merasa takut menghilangkan nyawa orang lain, karena uang sebanyak itu lebih baik digunakan sebagai penyambung hidup atau untuk modal usaha. Pemberlakuan hukuman ini, juga bisa membuat pelaku pembunuhan tadi untuk berpikir dua kali untuk melenyapkan nyawa orang lain lagi, sebab dia telah merasakan beratnya mendapatkan uang yang banyak untuk keperluan yang sebenarnya tidak lebih penting dari keperluan yang lainnya.

Tujuan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan pembunuhan di Desa Rantau Limau Manis adalah sebagai pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya dan sebagai pamasuh dusun, yaitu upacara bersih desa dari karena tercemar oleh perbuatan pelaku. Disamping itu, penyembelihan kerbau dan dinikmati secara bersama-sama oleh keluarga pelaku, keluarga korban, pemangku adat, tokoh masyarakat dan masyarakat umum adalah sebagai upaya untuk mengembalikan ketentraman masyarakat dan deharmonisasi kedua keluarga. Dalam konteks seperti ini, denda yang dikeluarkan oleh pelaku merupakan sebuah sarana deharmonisasi hubungan dalam masyarakat, baik antara keluarga pelaku dengan masyarakat, maupun keharmonisan masyarakat secara umum.

Dari beberapa penjelasan dan analisis di atas, hukuman bangun dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis bisa saja dijadikan sebuah sarana rehabilitasi hubungan dalam masyarakat. Dikatakan rehabilitasi karena melalui denda yang harus dibayarkan pelaku akan muncul kembali hubungan yang harmonis dalam masyarakat, yang rusak karena kejahatan atau pelanggaran tersebut, dan tali silaturrahmi akan terjalin kembali, sehingga kemaslahatan dan ketentraman masyarakat tetap terjamin.

Jika Hanya Menuruti Nafsu Naluriyah

Berarti Perbudakan,

Sedangkan Kepatuhan terhadap Hukum

Yang Kita Tentukan untuk Diri Kita Sendiri

Adalah Kebebasan

(Jean Jacques Rousseau)

REFERENSI :

1 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam, alih bahasa Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

2 Al-A’râf (7): 199.

3 Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 519.

4 Ibid. hlm. 517.

5Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, hlm. 97

6Al-Bâqarâh (2): 178.

7As-Shân’âni, Subulus Salam III, hlm. 875. hadits nomor 17, “Bab Beberapa Kejahatan dan Denda,” “tentang Jinayat,” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an Nasa’i. Asalnya dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang semakna dengan hadits tersebut.

8 Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 62.

9 Ibid.

10 Undang ke hilir dari Padang (Minangkabau) ke mudik (barat) teliti dari Jambi. Wawancara dengan Palimo Suri Amin, tanggal 30 April 2008.

11 A. Wahab Madjid, “Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Jambi,” makalah disampaikan dalam Pelatihan Adat Provinsi Daerah TK I Jambi, diselenggarakan oleh Lembaga Adat Jambi, Jambi 29 Juni – 02 Juli 1998, hlm. 15

12 Al-Isrâa’ (17): 33

13 An-Nâhl (16): 126

14 Al-Bâqarâh (2): 237.

15As-Shân’âni, Subulus Salam III, hlm. 875. hadits nomor 17, “Bab Beberapa Kejahatan dan Denda,” “tentang Jinayat,” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an Nasa’i. Asalnya dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang semakna dengan hadits tersebut.

16Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, hlm. 521.

17 Angka sebesar ini didapat bila diat unta digantikan kerbau dengan jumlah yang sama, dan kurs Rs. 1=Rp.2500. 1 ekor unta harganya berkisar Sr.2500-2600, berarti 100 unta harganya Sr.250-260 ribu. Harga unta ini hasil wawancara dengan Haji Ramdan, salah seorang Jama’ah Haji Desa Rantau Limau Manis tahun 2007, tanggal 24 Mei 2008.

18Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam, hlm. 110

19Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27

20Montesquieu, The Spirit of Law; Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, alih bahasa M. Khoiril Anam (Bandung: Nusamedia, 2007), III: 92

21 Asjmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqh, hlm. 107

22 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam, hlm. 113-114

23 KUHP menganut individual responsibility yang berdasarkan pada masyarakat Eropa yang individulaistik dan materialistik. Lihat: Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 73

24Tikam bunuh adalah tindakan pencederaan dan pembunuhan, dago dagi merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan dan provokasi massa, samun sakal ialah kejahatan penyamunan, dan siuh baker adalah kejahatan membakar rumah, lading atau lahan milik orang lain atau pemerintah. Datuk Ismael Hasyim, “Hukum Adat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti; Kabupaten Merangin,” dibukukan oleh Matdjul Rawas. Hlm. 1-28

25 Syarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 200.

26 Abdǔllăh Ahmed An-Nă’ǐm, Dekonstruksi Syari’ah (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 202

27“Dalam Revisi KUHP, Hukum Adat Bisa Dijadikan Pidana Pokok,” http://www.hukumonline.com/detail.asp?id/8958&cl/Berita, akses 18 September 2008.

28 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

29 Ibid. hlm. 53

30A. Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 26-27.

31 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, hlm. 130-131.

Iklan

Dasar-dasar Pelaksanaan Hukum Adat

DASAR-DASAR PELAKSANAAN HUKUM ADAT

Disusun kembali oleh : Salman Sayuti, S.H.I.

Jambi merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya berbahasa Melayu, seperti umumnya masyarakat Melayu di daerah lain, Masyarakat Jambi sangat kuat terpengaruh dengan hukum adat dalam interaksi mereka sehari-hari. Hukum adatnya dianggap berasal dari daerah Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat, terlihat beberapa persamaan kata dan dasar hukum adat Jambi dan Minangkabau, namun pada penggunaannya jelas berbeda, ico pakai nan balain.

Dasar pelaksanaan hukum adat di Jambi terdiri dari beberapa bab aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, yaitu Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan dan Anak Undang nan Duo Puluh.

  1. Pucuk Undang
    1. Titian Tereh Batanggo Batu (titian teras bertangga batu),1 yaitu hukum adat Jambi berdasarkan pada Al-Hadits Rasulullah (titian tereh) dan Al-Quran (batanggo batu).
    2. Cermin nan Idak Kabuh (cermin yang tidak kabur) sering juga disebut dengan serambi nan diturut (serambi yang diikuti), yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat menjadi hukum, atau bisa juga disebut dengan yurisprudensi. Dasar ini dikuatkan dengan seloko adat baju bajait nan dipakai, basesap bajahami, batunggul parehsan, bapendam bakuburan.
    3. Lantak nan Idak Goyah (gubuk di atas sungai yang tidak goyah), maksudnya ialah adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak pilih kasih dan ada persamaan dalam hukum. Asas ini dikuatkan dengan seloko adat, behuk di imbo disusukan, anak di pangku diletakkan. nan benah, benah jugo, jangan tibo di mato dipicengkan, tibo di pehut dikempeskan (monyet di hutan disusukan, anak di pangkuan diletakkan. Yang benar, benar juga, jangan sampai di mata dikedipkan, sampai di perut dikempeskan).
    4. Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Keno Paneh (yang tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas), yaitu berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
    5. Kato Saiyo (kata seiya, kesepakatan, mufakat), artinya setiap persoalan yang rumit untuk diselesaikan harus di selesaikan dengan pemufakatan dan hasilnya harus menjadi pegangan bersama. Asas ini dikuatkan pula dengan seloko adat, bulat aek dek pamuluh, bulat kato dek mufakat, bulat bolehlah digulengkan, pipih boleh dilayangkan, taampah samo kehing, tahendam samo basah (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, kalau bulat beleh digulingkan, kalau tipis boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terendam sama basah).

  1. Induk Undang Nan Delapan
      1. Dago-dagi, yaitu kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri. Hal ini disebut dalam seloko dengan mangadah telun nan tinggi, malacak tebun nan menyenak (menengadah air terjun yang tinggi, mengganggu tawon yang menyengat), kalu luko duo pampeh, kalu mati duo bangun. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah bangun penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, delapan ratus (800) gantang beras, delapan ratus (800) buah kelapa, delapan kabung kain putih dan salemak samanih.
      2. Sumbang Salah, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (sumbang), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (salah). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain. Sumbang salah terbagi menjadi tujuh (7) macam, yaitu:
        1. Sumbang pangimak (salah melihat), ialah memandang seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandang perempuan yang mengarah pada bagian tertentu.
        2. Sumbang bakato (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata yang tidak senonoh.
        3. Sumbang kaduduk (salah duduk), seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.
        4. Sumbang bajalan (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
        5. Sumbang bujuk malindan tebing (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
        6. Sumbang barau maulak lantak (salah barau-jenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi secara berdekatan atau satu tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.
        7. Sumbang kumbang manguncup bungo (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.
      3. Samun Sakai, ialah perampokan yang disertai dengan pembunuhan (samun), dan perampasan harta saja (sakai). Hukuman dan pembagiannya ditetapkan di dalam Anak Undang nan Duo Belas.
      4. Upeh Racun, adalah perbuatan membunuh orang menggunakan racun sehingga korban mati seketika (upeh), atau mati secara perlahan (racun). Kejahatan ini diterangkan dengan seloko, bubok paku batabung sayak (bubuk paku bertabung atau bertenpatkan tempurung). Pelaku kejahatan ini dikenai hukuman bangun penuh dengan membayar seekor kerbau, empat ratus (400) gantang beras, empat ratus (400) buah kelapa, kain putih empat kabung dan salemak samanih.
      5. Tipu tepo, adalah tindakan merugikan orang lain dengan jalan berpura-pura jujur (tipu), atau dengan bujuk rayu (tepo). Pelakunya harus mengembalikan barang yang diambil dengan jalan penipuan dan membayar denda adat berupa seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa.
      6. Maling Curi, adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jika dilakukan pada malam hari disebut maling dan jika pada siang hari disebut curi. Pelakunya harus mengembalikan semua barang yang dicuri, serta membayar denda adat berupa seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa. Maling curi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
        1. Cacak adalah mengambil milik orang lain yang melekat di badannya kemudian melarikan diri dan korban tidak sadar ketika itu (pencopetan).
        2. Rebut Rampeh ialah mengambil milik orang lain dengan jalan paksa dan melarikan diri (pemalakan).
        3. Maling bapangihit adalah pencurian yang dilakukan di rumah korban, dengan bantuan salah seorang isi rumah tersebut.
        4. Maling bakaadaan, yaitu pencurian yang didahului dengan pengamatan secara seksama situasi dan kondisi rumah, sehingga hasilnya mulus dan hamper tidak meninggalkan jejak, sesuai seloko adat lantai dak taateh, dinding dak tabebak, harto tepi dak ilang harto tengah nan ilang, bunta bayang-bayang (lantai tidak terangkat, dinding tidak terpisah, harta tepi tidak hilang harta tengah yang hilang, tidak ada bayangan). Bisa jadi pelaku pencurian jenis ini adalah orang dalam rumah itu sendiri atau tuan rumah sengaja menyembinyikan barangnya dengan maksud tertentu, kejadian ini bukan murni karena pencurian.
        5. Jarah bapaninjau (penjarahan mempunyai penyelidik), yaitu pencurian yang didahului dengan menyuruh seseorang untuk mengamati situasi dan kondisi rumah.
      7. Tikam Bunuh, adalah tindakan melukai orang lain dengan atau tanpa senjata (tikam), dan menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata atau tidak disebut bunuh. Sanksi hukumannya adalah luko nan tali pampeh, mati nan tali bangun. Hukumannya ditetapkan dalam Anak Undang nan Duo Belas.
      8. Siuh Bakar, yaitu tindakan perusakan hak orang lain dengan cara pembakaran, jika rumah disebut siuh dan jika lahan pertanian atau perkebunan disebut bakar. Bagi pelaku perusakan ini dikenai kewajiban untuk mengganti semua kerugian korban.
  1. Anak Undang Nan Duo Belas
  1. Lembam Baluh Ditepung Tawar, maksudnya yaitu orang yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh.
  2. Luko Lukih Dipampeh, yaitu pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain, terbagi menjadi tiga golongan:
    1. Luko Rendah, yaitu luka yang tidak terlalu parah dan dapat ditutupi dengan pakaian, pampeh-nya ialah seekor ayam, satu (1) gantang beras dan sebuah kelapa
    2. Luko Tinggi, yaitu luka pada bagian wajah atau tempat yang tidak tertutup pakaian dan tidak terlalu parah, didenda dengan seekor kambing, dua puluh (20) gantang beras dan dua puluh (20) buah kelapa.
    3. Lukih, digambarkan dengan pepatah adat antaro jangat dengan daging takuak, putuih uhat taincung tulang, dahah nan tapecik (antar kulit dengan daging terpisah, putus urat nadi patah tulang, darah yang terpercik). Hukumannya adalah setengah bangun, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan 100 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih.
  3. Mati Dibangun, adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah bangun, yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbunya. Pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu:
    1. Cincang Marajo Cincang, yaitu pembunuhan sengaja. Dihukum dengan bangun penuh, yaitu pelaku atau keluarga pelaku (waheh) diwajibkan membayar seekor kerbau yang disertai dengan 400 gantang beras, 400 buah kelapa dan 400 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih (bumbu-bumbu)
    2. Nyincang (pembunuhan seperti sengaja), diancam dengan hukuman imbang bangun, merupakan hukuman setengah dari bangun penuh di atas, yaitu dengan menyerahkan seekor kerbau yang disertai 200 gantang beras, 200 buah kelapa dan 200 kabung kain putih serta salemak samanih.
    3. tacincang (pembunuhan tidak sengaja), diancam dengan hukuman separo bangun, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan 100 kabung kain putih yang disertai dengan salemak samanih.
  4. Samun (perampokan), terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu :
    1. Samun si Gajah Duman, yaitu perampokan di dalam hutan belantara. Kejahatan ini tidak ada hukumannya karena pelakunya tidak mungkin ditangkap, oleh karena itu dinamakan langau ijau (hijau), yaitu hukum rimba.
    2. Samun si menti Duman, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan pemukiman dengan hutan, hukuman pelaku perampokan ini adalah seekor kerbau, seratus (100) gantang beras, seratus (100) buah kelapa dan salemak samanih.
    3. Samun di adun duman, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan dua daerah atau desa. Pelakunya dihukum dengan seekor kerbau, seratus (100) gantang beras dan salemak samanih.
    4. Samun si kati duman, yaitu ditengah pemukiman penduduk. Hukumannya berlaku bangun bila korban meninggal dunia, pampeh bila korban luka-luka dan mengembalikan barang yang di rampok jika tidak menyebabkan luka dan kematian serta pelakunya diserahkan pada Raja.
  5. Salah makan diluahkan, salah bawo dibalikkan, salah pakai diluluskan (salah makan diganti, salah bawa dikembalikan, salah pakai dilepaskan), yaitu berupa kewajiban mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya, dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya.
  6. Utang kecik dilunasi, utang gedang diangsuh (hutang kecil dilunasi, hutang besar diangsur), yaitu kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya pada kreditor dengan jalan dilunasi sekaligus atau diangsur.
  7. golok gadai, timbang lalu, artinya harta yang digadaikan atau yang dijadikan anggunan atas suatu hutang, akan menjadi hak yang memberi hutang, apabila telah lewat tenggat waktunya.
  8. Tegak mangintai lengang, dudok mangintai kelam, tegak duo bagandeng duo, salah bujang dengan gadih kawin (berdiri mengintai dengan maksud menunggu sepi, duduk menunggu gelap, berdiri dua bergandeng dua, salah remaja putra dan gadis adalah dinikahkan), adalah pergaulan di kalangan remaja yang meyalahi aturan agama dan adat, seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan jika belum menikah dan masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing, dua puluh gantang beras dan dua puluh buah kelapa.
  9. Mamekik mangentam tanah, mangulung lengan baju, manyingsing kaki seluar (memekik menghentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki clana ke atas), yaitu menantang orang berkelahi, jika yang ditantang orang biasa dendanya seekor kambing dua puluh gantang beras dan jika yang ditantang adalah pejabat dendanya seekor kambing dan empat puluh gantang beras.
  10. Manempuh nan basawah, manjat nan rebak, yaitu memasuki daerah terlarang atau memasuki perkebunan orang lain yang dipagar tanpa izin. Pelaku pelanggaran ini dikenai hukuman seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa.
  11. Maminang di ateh pinang, manawah di ateh tawah, yaitu meminang gadis yang telah dipinang orang lain dan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain. Pelaku pelanggaran ini dihukum dengan denda seekor kambing dan dua puluh gantang beras.
  12. Bapaga siang, bakandang malam (berpagar siang, berkandang malam), yaitu hukum mengenai aturan tanaman dan hewan ternak, tanaman dipagari dan dijaga pemiliknya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari. Jika hewan ternak merusak tanaman atau rumah dan pekarangannya pada malam hari, maka pemilik hewan tersebut berhak dimintai ganti rugi. Sebaliknya, jika hewan tersebut merusak sesuatu pada siang hari, maka tidak bisa dimintai ganti rugi akibat kerusakan tersebut.

>>Dari berbagai sumber, terutama wawancara dengan tokoh adat yang ada di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir Merangin.

1 Titian adalah jembatan yang terbuat dari sebatang pohon besar, tereh atau teras adalah bagian batang pohon yang paling keras yang terletak pada inti suatu batang pohon.