Tag Archives: sosiologi hukum satjipto rahardjo

Keberadaan Hukum Adat dalam Negara Hukum Indonesia

  1. PENDAHULUAN

Hiruk pikuk penegakan hukum di Indonesia dan lemahnya rasa keadilan dalam penegakan hukum merupakan persoalan yang akut di negeri ini, penegakan yang lemah ini sudah gawat dimulai dari sistem hukum, penegak hukum, sarana-prasarana penegakan hukum hingga masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagai negara hukum seharusnya di negeri ini hukum menjadi panglima dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun pada akhirnya hukum hanya dijadikan sebagai instrumen golongan tertentu atau Cuma sebatas formalitas pengakuan internasional saja, menghilangkan substansi hukum itu sendiri, yakni untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Konstisusi kita sudah jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga hukum menjadi sebuah pijakan dasar dalam bertindak begi semua komponen di negeri ini, bukan berdasarkan sekehendak hati, kekuasaan belaka atau egoisme individu. Setiap unsur, setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa terkecuali. Hak-hak warga negara harus terjamin dalam konstitusi, sampai akhirnya harus ada pengadilan yang tak berpihak. Semuanya merupakan bentuk pengejewantahan Indonesia sebagai negara hukum.

Di atas kertas Indonesia memang mengklaim diri sebagai negara hukum, tapi pada prakteknya substansi sebagai negara hukum masih jauh dari yang diharapkan. Para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim tidak lebih sebagai corong Undang-undang saja, lari begitu jauh dari tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan keadilan hukum, mereka lebih banyak terjebak pada pelaksanaan prosedural kepastian hukum itu saja.

Memanglah menjadi persoalan klasik kalau dunia teoritis sulit sekali untuk dipertemukan dengan kenyataan praktis, tapi kita harus tetap optimis dengan semua usaha agar negara ini menjadi negara yang sebenar-benarnya negara hukum, perhatian kepada hukum yang hidup dalam masyarakat layak dipertimbangkan sebagai unsur penopang sistem hukum Nasional Indonesia agar menjadi sebuah negara hukum yang benar-benar negara hukum.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia merupakan sebuah negara yang unik, di negara ini berdiri kokoh sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan oleh Kolonial Belanda. Sebelum penjajahan belanda di Indonesia, bangsa Indonesia telah terlebih dahulu menggunakan sistem hukum chthonic yang hidup di gugusan kepulauan Nusantara.1 Selain sistem hukum asli, hukum Islam juga mewarnai perkembangan hukum di gugusan Nusantara, hukum ini yang berkembang serentak dengan agama Islam, disebarkan melalui jalur perdagangan dan hidup di bawah legitimasi beberapa kerajaan Islam di Indonesia.2 Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam juga mengatur dan berisi pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.3 Selain itu, penghilangan kata rechstaat dalam UUD 1945 berakibat pada Indonesia tidak lagi secara utuh memakai sistem hukum eropa kontinental, namun lebih beragam dan membuka peluang bagi sistem hukum lain masuk ke dalamnya, khususnya sistem hukum common law.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya peran hukum adat cukup signifikan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat. Karena sifatnya yang komunal dan religio-magis,4 hukum adat mengutamakan keseimbangan dalam masyarakat, baik itu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar individu maupun keseimbangan antara manusia dan alamnya.5 Karena sifat-sifat itu pula hukum adat akan dengan mudah menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat, sebab kepatuhan masyarakat terhadap sesuatu yang religius akan lebih kuat dibendingkan kepatuhan terhadap hal-hal lain.6

Kelemahan yang paling terlihat dari hukum adat terletak pada kekhasannya itu sendiri, yakni hanya mendasarkan keputusan atau memutuskan sengketa cukup berdasarkan pepatah atau seloko7 saja, sehingga tidak ada kepastian dalam memutuskan suatu perkara atau sengketa. Di samping itu, karena didasarkan pada seloko dan itu tidak tertulis, maka hukum adat kadang dianggap bukan hukum tapi sebatas kebiasaan saja.

Melihat latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan hukum adat dalam negara hukum Indonesia?

  1. NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADAT

  1. Konsepsi Negara Hukum

Cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut adalah dengan hukum, yakni hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara. Bila hukum dijadikan sebagai dasar bertindak bagi sebuah negara maka negara tersebut layak disebut dengan negara hukum, negara hukum menurut Aristoteles merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.8 Pada prinsipnya negara hukum lebih mementingkan supremasi hukum demi tercapainya prinsip keadilan, prinsip keadilan dalam nomokrasi ini lahir sebagai penyeimbang dari demokrasi yang kapitalis dengan mengandalkan suara mayoritas.9

A. V. Dicey mengemukakan tiga karakteristik negara hukum (rule of law), seperti dikutip oleh Ni’matul Huda,10 yakni adanya supremasi hukum, persamaan di depan hukum dan penjaminan HAM dalam konstitusi. Konsep ini lebih dikenal dalam sistem hukum Aanglo-saxon. Konsepsi tentang negara hukum pada sistem hukum Eropa Kontinental biasanya bertumpu pada legalitas sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya seperti yang dikemukakan oleh Ni’matul Huda, bahwa negara hukum rechtstaat mempunyai ciri-ciri,11 yaitu :

  1. Adanya kontitusi yang memuat hubungan penguasa dan rakyat;

  2. Adanya pembagian kekuasaan negara;

  3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Julius Stahl mengemukakan bahwa ciri-ciri negara hukum (rechtstaat) ialah adanya perlindungan terhadap HAM, pembagian kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan UU dan adanya peradilan administrasi.12 Sedangkan Philipus M. Hadjon,13 merumuskan elemen negara hukum Pancasila ialah pertama, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, kedua hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan pengadilan adalah sarana yang terakhir dan keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, maka diharapkan aakan ada kerukunan, baik keurukunan antara rakyat dan pemerintah maupun kerukunan sesama anggota masyarakat itu sendiri.

Walaupun secara historis Indonesia merupakan bekas koloni Belanda, secara otomatis sistem hukum Belanda (rechtstaat) mempengaruhi hukum Indonesia, maka pada penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen melekat kata rechstaat. Kata ini hilang setelah perubahan UUD 1945 dan pernyataan negara hukum tidak lagi berada di penjelasan, tapi sudah dirumuskan sebagai norma. Menurut Moh. Mahfud MD,14 penghilangan ini mengandung prinsip prismatik tentang negara hukum, yaitu penggabungan unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Konsep ini lebih mengedepankan keadilan, ketentuan-ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang menerima prinsip kepastian hukum rechstaat sekaligus prinsip keadilan dalam rule of law serta prinsip spritual dari hukum agama.

  1. Hukum Adat

Kata hukum adat (adat-recht) pertama kali digunakan oleh Christian Snouck Hurgronye pada tahun 1893 sebagai sebutan bagi hukum rakyat Indonesia yang tidak terkodifikasi.15 Supomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sebagian besar adalah kebiasaan dan sebagian kecil merupakan hukum Islam.16 Sedangkan Prof. Hazairin menyebut hukum adat merupakan hukum yang di jumpai dalam masyarakat dan adat sebagai bagian integralnya.17

Secara umum, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama yang berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu, baik nilai asli maupun sinkretis nilai-nilai asli dengan nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu saja. Secara umum hukum adat tidaklah terulis, ia hidup dalam kebiasaan masyarakat, berkembang dalam tutur kata rakyat Indonesia dan disampaikan dengan bahasa oral sesuai dengan logat, intuisi dan bahasa daerah hukum adat itu hidup.

F. D. Holleman mengemukakan ada 4 corak atau sifat umum hukum adat Indonesia,18 yaitu :

  1. Religio-Magis, yakni perpaduan cara berfikir yang pra-logika, animisme, pantangan, ilmu ghaib dan sebagainya;

  2. Komunal, adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi;

  3. Konstant (tunai), yaitu transaksi yang prestasi dan kontra prestasi dilakukan bersama-sama pada waktu itu juga;

  4. Konkrit, pada umumnya perbuatan hukum dilakukan pada saat itu juga.

Alam pikiran yang mempengaruhi hukum adat adalah terciptanya suatu keseimbangan dalam masyarakat itu sendiri, baik keseimbangan sesama manusia individu, antar kelompok, individu dengan kelompok, antar kelompok, keseimbangan manusia dengan alam maupun keseimbangan dunia lahir dan dunia bathin.19 Oleh karena keseimbangan ini terusik maka akan berbuah bencana bagi manusia, maka hukum adat harus ditegakkan dan siapapun yang dinyatakan bersalah harus menerima sanksi adat agar keseimbangan tersebut kembali seperti semula.20

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Mulai dari yang secara jelas sangat dekat dengan hukum Islam sampai pada yang masih menganut animisme, ada hukum adat yang menganut patrilineal, matrilineal namun juga ada yang menganut sistem bilateral. Van Vollenhoven membagi 19 lingkaran hukum adat yang ada di Indonesia,21 yaitu Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Maluku, Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur Solo-Yogyakarta dan Jawa Barat.

  1. NEGARA HUKUM DAN PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT

Telah sama-sama kita ketahui bahwa salah satu kekhasan dari hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis, hal ini karena hukum adat ada dan hidup dalam masyarakat pemakainya, bukan hukum yang dikodifikasi layaknya hukum pada rechstaat yang terkodifikasi oleh penguasa,22rule of law yang ditetapkan oleh hakim maupun hukum agama yang termaktub dalam kitab suci. Kekhasannya inilah yang menyebabkan hukum adat susah untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Namun hukum adat tetap diperhitungkan sebagai sebuah sistem hukum, karena defenisi hukum itu sendiri sangat luas, bukan hanya sebatas hukum yang tertulis, tapi juga hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat juga termasuk defenisi hukum itu sendiri.

Kalau dipermasalahkan keberadaan hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis, karena sebagian berpendapat hukum itu tertulis dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum, sebaiknya kita melihat esensi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan serta ketertiban masyarakat. Hukum adat yang menitik beratkan tujuannya pada kerukunan, keserasian, keseimbagan, dan keselarasan masyarakat tidak bisa dibantah bahwa itulah keadilan dan ketertiban itu sendiri, sebab tidak akan ada kerukunan dan keseimbangan di tengah masyarakat kalau keadilan dan ketertiban tidak tercapai. Bahkan lebih jauh, keseimbangan maupunkerukunan yang diinginkan oleh hukum adat juga mencakup hubungan manusia dan sekitarnya, tidak sebatas keharmonisan sesama manusia saja seperti yang diterapkan pada hukum yang mendasari dirinya pada piloshopi individualistik.

Terlepas dari persoalan itu, sebagai hukum yang hidup dan berkembang bersama perkembangan masyarakat itu sendiri, hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat dengan asas kerukunan atau keseimbangan masyarakat itu sendiri. Hukum modern atau hukum dari Eropa yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan biaya mahal dan berbelit, sedangkan hukum adat cukup mempertemukan pihak yang bersengketa dan dilanjutkan telaah menurut hukum adat oleh para tetua adat, lalu diputuskan. Perkara dengan hukum adat semacam ini sangat cepat, murah dan efisien. Bandingkan bila seseorang harus ke pengadilan yang membutuhkan waktu berbulan-berbulan dan biaya yang mahal untuk enyelesaikannya, kadang kala putusan yang dikeluarkan itupun jauh dari keadilan karena hakim memutus dengan subjektif dan tidak jarang memihak dan berat sebelah.

Kembali kepada konsepsi negara hukum, Indonesia dengan konsepsi Negara Hukum Pancasila memandang asas kerukunan adalah sebagai asas utama dalam penegakan hukum, dengan ini diharapkan akan adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban antar seluruh komponen masyarakat. Berhubungan dengan konsepsi tersebut, penegakan hukum di Indonesia sewajarnya diarahkan terlebih dahulu melalui mekanisme adat atau kebiasaan masyarakat itu sendir, agar nantinya kerukunan itu akan tetap terjadi. Contohnya saja, sengketa tanah dua warga yang diselesaikan di pengadilan lalu diputus oleh hakim si A menang dan si B tidak terima, selamanya antara si A dan B tidak rukun dan harmonis, malah pertentangan dan perselisihan akan semakin kuat pasca putusan hakim tersebut.

Akan berbeda jika sengketa tersebut diselesaikan menurut hukum adat, putusannya bukan oleh hakim adat tetapi oleh para pemangku adat atas nama seluruh masyarakat itu sendiri, para pihak yang bersengketa beserta para pemangku adat akan berembuk dan bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam persoalan yang mereka hadapi. Jika telah diputuskan, kebanyakan para fihak akan menerima spenuh hati putusan itu sebab kedua fihak telah menemukan secara bersama kebenaran formil maupun materiil persoalan yang mereka sengketakan. Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat.

Kadang kita bertanya, berapa banyak peraturan hukum yang tidak efektif di negeri ini? Sementara harga yang harus ditanggung negara untuk setiap pembuatan UU tidaklah kecil, tapi kadang suatu UU hanya mampu dibuat tapi sulit dan cenderung tidak ingin untuk dilaksanakan, bukankah itu sebuah pemborosan uang negara. Jika hukum untuk mengatur masyarakat dibatasi pada hukum yang ada dalam UU maka hal ini berakibat pada keikutsertaan sistem hukum dalam menghabiskan uang negara cuma-cuma, tanpa ada hasil. Tidak efektifnya suatu UU kadang tidak sesuai dengan apa yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, selain itu juga disebabkan oleh latahnya para legislator negeri ini dalam membuat UU yang sebenarnya persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui mekanisme kearifan masyarakat saja, yaitu hukum adat.

  1. PENUTUP

Sebagai sebuah kaedah hukum yang bertujuan menciptakan kerukunan dan keseimbangan dalam masyarakat, keberadaan hukum adat dalam sebuah negara hukum mutlak diperlukan, sebab supremasi hukum sebagai ciri dari negara hukum bukan sebuah kata akhir, tapi sebagai suatu cara untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dilihat dari tujuannya, semua sistem hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kedilan, ketertiban dalam masyarakat serta menjamin hak setiap anggota masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Mahal dan butuh waktu lama dalam sistem peradilan di Indonesia akan membuat hukum itu terasa berat untuk dilaksanakan, belum lagi ditambah dengan sulitnya di masa sekarang mendapatkan keadilan secara substantif karena perilaku penegak hukum yang bobrok semakin membuat pengadilan bukan menjadi tempat untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, biaya murah dan prosedur tidak berbelit serta waktu yang sebentar, hukum adat menjadi sebuah alternatif tempat bagi setiap pencari keadilan.

Selanjutnya, hukum yang tertulis dalam UU maupun putusan hakim kadang kala hanya menjadi sebuah hukum fantasia belaka, karena hanya dituliskan tanpa mampu dilaksanakan. Berbeda halnya dengan hukum adat yang memang telah hidup sejak ratusan tahun lalu dan telah terjadi berulang-ulang penerapannya dalam masyarakat itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat memang telah teruji pemberlakuannya.

Negara hukum Pancasila merupakan bentuk prismatik dari semua sistem hukum, yaitu bergabungnya semua unsur baik dari semua sistem hukum yang ada. Oleh sebab itu, maka hukum adat sebenarnya harus mendapatkan tempat yang layak dalam sistem hukum di dalam negara hukum Indonesia, karena hukum adat merupakan hukum asli orang Indonesia dan merupakan karya cipta bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, hukum adat lebih sesuai dengan karakter, kepribadian, serta kebudayaan Indonesia dibandingkan dengan hukum lainnya, baik rechstaat, rule of law maupun Nomokrasi Islam.

Sebagai sebuah negara yang baru seumur jagung, kalau dibandingkan dengan negara hukum yang mapan lainnya, negara hukum Indonesia sebaiknya jangan serta merta mengikuti pola negara hukum yang ada di negara lain, tapi harus selalu berusaha menjaga keaslian budaya, atau bahkan lebih baik dilakukan perkawinan antara hukum yang yang datang dari luar dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam msyarakat Indonesia itu sendiri.

  1. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, Studi Agama : Normativitas atau Historisitas?, cet. IV, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004);

Asshiddiqie, Jimly, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007;

Dijk, Roelof Van, Pengantar Hukum Adat Indonesia, alih bahasa A. Soehadi, cet. III, Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1954;

Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, cet. IV, Jakarta: Bina Akasara, 1985;

Haar Bzn, Ter, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. V, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980;

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987;

Huda, Ni,matul , Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta : UII Press, 2007;

…………, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005;

Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000;

Lukito, Ratno, Tradisi Hukum Indonesia, Yogyakarta : Teras, 2008;

Mahfud MD., Mohammad, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010;

…………………., Politik Hukum di Indonesia, cet. IV, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011;

Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, cet. III, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008;

……………, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta : Kompas Media Nusantara, cet. II, 2006.

……………., Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.

……………., Penegakan Hukum Progresif, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010.

…………….., Hukum dalam Jagad Ketertiban, Jakarta : UKI Press, 2006.

Salman, Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan (Telaah Terhadap Asas Adat Basendi Syara’, Syara’ Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi), Skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; 2008;

Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta : UI Press, Edisi V, 1993;

Sudiyat, Imam, Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar, cet. III, Yogyakarta : Liberty, 2000;

Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, cet. Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

 

1 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, (Yogyakarta : Teras, 2008), hlm. 3.

2 Amin Abdullah, Studi Agama : Normativitas atau Historisitas?, cet. IV, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

3 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : UI Press, Edisi V, 1993), hlm. 4.

4 Selain 2 corak itu, ada lagi corak lain yaitu konstant dan konkrit. Corak-corak hukum adat ini dikemukakan oleh F. D Holleman pada saat pengukuhannya sebagai Guru Besar dengan judul De Commune Trek in het Indonesische Rechleven yang dikutip oleh Prof. Imam Sudiyat. Lihat : Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar, cet. III, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 35-36.

5 Masyarakat Adat Jambi pada umumnya menyebut tujuan pembayaran denda adat adalah sebagai pemasuh dusun (pembersihan kampung). lihat : Salman, Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan (Telaah Terhadap Asas Adat Basendi Syara’, Syara’ Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi), Skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga (2008), Yogyakarta, hlm. 55.Ter Haar mengatakan, bahwa pembayaran denda dalam hukum adat merupakan bentuk usaha pengembalian keseimbangan yang telah terusik oleh suatu kejadian kejahatan atau juga oleh sengketa tersebut. Lihat juga: Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. V,( Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 51-52.

6 Salman, Ancaman Pidana Adat…., hlm. 37-38.

7Menurut Supomo, pepatah adat (di Jambi disebut seloko) merupakan petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan adat, walaupun Snouck Hurgronye mengingatkan agar ada interpretasi yang jelas terhadap seloko adat. Lihat : Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, cet. Ke-17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 28-30.

8 Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), Hlm. 131.

9 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 146.

10 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 74-75.

11Ibid., hlm. 74.

12 Ni,matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 57.

13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 90.

14 Mohammad Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 52.

15 Roelof Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, alih bahasa A. Soehadi, cet. III, (Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1954), hlm. 6.

16Ibid., hlm. 3.

17 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, cet. IV (Jakarta: Bina Akasara, 1985), hlm. 34.

18 Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat…., hlm. 35

19 Supomo, Bab-bab……, hlm. 114-115.

20 Dalam hukum adat Jambi dikenal dengan sebutan kutukan purbokalo, yakni kutukan bagi seluruh masyarakat dari nenek moyang yang berakibat berkurangnya rezeki atau bencana yang datang menimpa anggota masyarakat.

21 Roelof Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia…, hlm. 11-12.

22 Prof. Satjipto Rahardjo menyebut penegakan hukum yang hanya bersandar pada pasal-pasal dalam UU atau doktrin saja sebagai menjalankan hukum secara primitif, Prof. Tjip lebih mengusulkan perkawinan nilai-nilai asli bangsa Indonesia dengan sistem hukum modern. Lihat : Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, cet. III, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 51.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.